Archive for month: September, 2016

Tantangan persaingan dalam pencapaian pertumbuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat setiap saat. Faktor daya saing menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.

Pemanfaatan kawasan strategis yang mengedepankan keterpaduan pembangunan berdasarkan sinergitas peran dan fungsi para pelaku di daerah menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, bagaiman membangun dan membina kerja sama di antara para pihak di sebuah kawasan pembangunan untuk mengelola ego- sektoral dan lokal perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini terungkap dalam diskusi yang dikemas melalui workshop bertajuk Perencanaan Kawasan Berbasis Kerja Sama Daerah/Antardaerah oleh Universitas Proklamasi 45 (UP 45) dan LEKAD pada tanggal 16 September 2016 di Yogyakarta. Workshop yang dibuka oleh Asisten Rektor, Ir. Bambang Irjanto MBA tersebut juga menghadirkan Dr. Restyarto Efiawan yang menyampaikan pengalamannya sebagai Regional Manager pertama di Indonesia dalam wilayah kerja sama antardaerah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan berbagai pengalaman dari wilayah lainnya di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan beberapa tools inovatif perencanaan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan pembangunan di daerah. Universitas Proklamasi 45 yang juga dikenal sebagai University of Petroleum di Indonesia senantias melakukan upaya terobosan dalam rangka peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantarnya adalah agar UP 45 dan LEKAD dapat merapatkan barisan untuk melakukan penguatan kapasitas SDM di daerah agar mampu mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. SUMBER

EMGI UP45 (Energi Management and Governance Institute) Rabu, 14 September 2016, mengadakan kegiatan Bedah Buku Energi dan Migas yang dihadiri dosen-dosen muda UP45. Ini merupakan kegiatan rutin dari devisi EMGI yang diadakan setiap minggu dan diwajibkan bagi seluruh dosen-dosen muda untuk ikut serta dan membedah buku Energi dan Migas sesuai yang sudah ditetapkan.

Pembedah buku pada kesempatan kali ini adalah Bapak Wahyu Suroatmodjo, M.IP. dan Ibu Lucia Setyaningtyas, SH., M.Kn. Judul buku yang dibedah kali ini adalah Migas (Politik, Hukum, Industri). Penulis buku ini adalah Bapak Suyitno Patmosukismo. Beliau merupakan penemu ladang minyak pertama terbesar pertamina di Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia mengacu pada UUD 1945 pasal 33 dan UU yang berlaku. Hukum bersumber dari undang-undang yang telah ada baik itu tentang eksplorasi maupun eksploitasi. Terkait migas, hukum berbicara pada objek materialnya. Hal itu terjadi karena seringkali hukum diperangaruhi oleh politik. Politik merupakan segala kebijakan yang dibuat untuk mengelola migas. Adanya berbagai UU yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sumberdaya alam menyebabkan berbagai persepsi dan ada yang bersifat liberal.

Buku ini mengkritik adanya liberalisasi dalam undang undang migas. Migas ditujukan untuk kesejahteraan Negara. Hal ini tertuang dalam UU No. 22/2001 tentang pertambangan minyak dan  dan gas bumi. Dalam UU ini, kegiatan pengusahaan migas dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Selanjutnya kegiatan di hulu dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, sedangkan kegiatan di hilir dilaksanakan oleh perusahaan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa kegiatan hulu migas dapat dilakukan oleh perusahaan internasional secara luas. Agar fungsi pemerintah lebih efektif dan efisien maka BP Migas diubah menjadi SKK Migas.

Menurut Wahyu, buku ini memberikan solusi agar tidak terjadi keberpihakan kepada perusahaan migas yang diberi nama politik jalan tengah yang mengharuskan adanya undang-undang migas yang baru. Ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para dosen muda UP45 terkait buku Migas ini, salah satunya dari Randi yang menanyakan sudah sampai sejauh mana revisi judicial review terkait UU Migas yang baru dan ada tidak UU yang tumpang tindih?, Wahyu menanggapi bahwa “pada kenyataannya judicial review telah dilakukan pada tahun 2003”. Pembuatan judicial review ini tidaklah mudah karena harus mensejahterakan masyarakat. Seringkali dalam judicial review ini melihat siapa yang berkepentingan sehingga belum selesai hingga saat ini. Energi politik yang begitu besar mampu mengalahkan hukum yang mengelola migas di Indonesia, lanjutnya.

“Mengapa setiap berganti presiden selalu berganti kebijakan padahal kebijakan (migas) yang sebelumnya belum terlihat hasilnya dan bagaimana idealnya?” Merupakan pertanyaan dari Melda Ariyanti. Pada kenyataannya, saat ini presiden tidak pernah merubah kebijakan yang ada. Presiden hanya menjalankan amanat konstitusional yang telah ada. Yang berbeda hanya cara pelaksanaannya atau penyampaiannya saja. (FAG)

Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) seiring terpuruknya harga minyak dunia. Sejumlah hambatan akan ditebas guna menggairahkan kembali sektor hulu migas. Salah satunya merevisi pungutan pajak migas yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Kita sedang kerjakan, revisi ini untuk memudahkan orang berinvestasi di Indonesia dan memudahkan investor bekerja. Kalau belum apa-apa sudah dipajaki mana investor mau," ujar Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Panjaitan dalam Forum Ketahanan Energi Nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/9/2016) Menurutnya pungutan pajak yang diatur dalam beleid tersebut menghambat investasi di sektor hulu migas di tengah rendahnya harga minyak dunia. Padahal, saat ini setiap negara sedang berlomba-lomba menarik investor untuk menanamkan modalnya termasuk di sektor hulu migas.
 

Sebab itu Kementerian ESDM mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kemudahan berupa insentif baik dari segi fiskal, perpajakan maupun kemudahan lainnya. "Saya harus bicara sekarang sama Bu Sri Mulyani kalau mau dampak berganda pemerintah harus kurangi pajaknya atau hanya mau ambil duit dari situ saja," kata Luhut.

Dia menjelaskan bahwa multiplier effect yang ditimbulkan dapat memangkas harga gas di hulu, sehingga di hilir dapat lebih murah dan berdaya saing. Berdasarkan skenario penurunan harga gas di hulu, kata Luhut akan diturunkan pada kisaran harga USD4-6 per juta british thermal unit (MMBTU), sehingga akan terlihat dampak penerimaan pajak yang ditimbulkan dari penurunan harga gas tersebut."Sektor industri sedang mengkaji dampak berganda yang ditimbukan,” jelasnya.
 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja mengakui, perbaikan aturan-aturan yang ada menjadi kunci untuk menambah daya tarik sektor migas dalam negeri. Dia mengatakan, pajak yang dikenakan di masa eksplorasi memang memberatkan, karena industri belum menghasilkan dan bahkan berpotensi kehilangan uang.

"Tapi kalau di masa produksi, pajak itu normal. Ada pajak badan, pajak penghasilan dan sebagainya. Makanya PP No 79/2010 kita usulkan untuk direvisi supaya atraktif di hulu," tuturnya.
Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Assotiation/IPA) sebelumnya mengusulkan perbaikan terkait pungutan pajak sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam PP No 79/2010. Pasalnya asosiasi beranggapan aturan tersebut telah mengubah tata cara perpajakan dan cost recovery dari operasi migas yang berdampak pada menurunnya investasi migas di Indonesia.

Tidak hanya itu, asosiasi juga keberatan dengan aturan pajak lainnya di antaranya berkaitan dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi di lepas pantai dan aturan pajak lainnya yang dinilai membebani kontraktor. Industri migas beralasan, migas adalah asset negara, sehingga segala pajak atas produksi migas seharusnya ditanggung negara dan tidak di bebankan kepada kontraktor. Terlebih, industri telah menanggung risiko tinggi dalam melaksanakan operasi kegiatan hulu migas. Industri migas juga membutuhkan modal besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga membutuhkan arahan dan kepastian hukum jelas.

Pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto beranggapan redahnya harga minyak dunia berdampak langsung terhadap investasi hulu migas. Namun di luar itu, rendahnya investasi juga dipengaruhi faktor penerapan pajak industri hulu migas. Sebab itu, revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak segera direvisi untuk mendongkrak investasi di sektor ini. "Karena, sepanjang sistem kontrak menggunakan kontrak bagi hasil antara kontraktor dan SKK Migas, maka kontraktor akan menjadi subjek pajak secara langsung. Hal itu sebagai penyebab rendahnya minat investor," kata dia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, realisasi investasi hulu migas semester I/2016 hanya sebesar USD5,65 miliar, lebih rendah cari capaian semester I/2015 sebesar USD5,65 miliar. Dari jumlah itu, investasi untuk penemuan cadangan migas baru hanya sebesar USD367 juta. Rendahnya investasi dipastikan berdampak pada penurunan penemuan cadangan migas baru. (izz)

Sumber

Motivasi berprestasi memberikan pengaruh yang besar terhadap pencapian yang diperoleh mahasiswa. Seperti telah ditunjukan oleh wakil dari Fakultas Psikologi UP45 yang mampu dengan sukses mempresentasikan karya tulis ilmiah mereka dalam seminar nasional bertajuk ”Aktualisasi Potensi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas”, di Auditorium Kampus Universitas Muria Kudus (UMK) pada Sabtu, 13 Agustus 2016.

Acara dibuka oleh Rektor UMK Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS. ”Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus semakin bertambah. Kegiatan seminar nasional ini diadakan sebagai sebuah kepedulian kami terhadap nasib generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keistimewaan tumbuh kembang dengan anak-anak normal seusianya”, ungkap Bapak Suparnyo. Dijelaskan pula oleh Dekan Fakultas Psikologi UMK Iranita Hervi M., S.Psi., M.Psi., dalam kata sambutannya bahwa seminar bertujuan menyadarkan dan memberi wawasan kemampuan deteksi dini dan intervensi psikologis pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Narasumber dalam seminar yaitu Dr. Indun Lestari Setyono M.Psi., selaku pakar Gifted Child dan Konsultan Anak Berkebutuhan Khusus, Biro Konsultasi Psikologi Dwipayana Bandung yang memaparkan materi ‘’Deteksi Dini dan Aktualisasi Potensi Anak Cerdas Istimewa (Gifted Child)’’ dan RM. Maulana Chandra Wibawa, selaku Ketua Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center/YCHI Jakarta dengan materinya bertajuk ‘’Deteksi Dini, Intervensi, dan Aktualisasi Potensi ABK’’.

Diskusi dan tanya jawab dalam acara seminar terasa semakin kekurangan waktu karena begitu menariknya pembahasan tema tentang anak Gifted yang dipaparkan oleh para narasumber. ”Janganlah memandang secara negative namun apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut”, demikian saran Ibu Indun terhadap keluarga yang memiliki anak ABK. Dijelaskan pula tentang cara melatih ABK agar mampu berkembang secara sehat. ”Kesalahan pola asuh pada anak usia dini berdampak pada ketidak mampuan ABK untuk berkembang secara wajar”, demikian dijelaskan oleh  Bapak Maulana.

Aktualisasi potensi anak bangsa menuju Indonesia Emas didukung sepenuhnya oleh Fakultas Psikologi UP45.  Dosen, mahasiswa, dan alumni memilki kepedulian atas situasi pendidikan dan aktualisasi potensi anak bangsa. Kepedulian itu untuk memajukan bangsa. Dosen, mahasiswa, alumni, dan teman sejawat dari  Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang telah bekerja sama dan menghasilkan empat karya intelektual yang sangat menarik. Teman sejawat tersebut adalah Dr. Siti Mahmudah, S.Psi., MPsi. Alumni yang terlibat adalah Hartosujono, SE., S.Psi., M.Si. yang kini telah menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta. Karya-karya mereka adalah:

1. Dewi Handayani, Nurul Hidayah, Siti Mahmudah, & Arundati Shinta = KDRT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM BIDANG EKONOMI.
2. FX. Wahyu Widiantoro, Wartono, Hartosujono & Arundati Shinta. = PEMBERDAYAAN WARGA DIFABEL: KUNCI SUKSES PENGGALIAN POTENSI DALAM BIDANG BISNIS.
3. Dewi H. Harahap, Tri Welas Asih, Siti Mahmudah & Arundati Shinta = TURNOVER DAN STRATEGI ORGANISASI UNTUK MENGATASINYA MELALUI PEMBERDAYAAN KARYAWAN.
4. Wahyu Widiantoro, Wahyu Relisa Ningrum, Siti Mahmudah, & Arundati Shinta = PENDAMPINGAN ANAK-ANAK JALANAN: KEPEDULIAN DAN KERELAWANAN DARI MAHASISWA.

Oleh karena ada berbagai kendala teknis, maka tim Psikologi UP45 yang berangkat untuk mempresentasikan penelitian ini hanya empat orang yakni Nurul Hidayah, Wartono, Tri Welas Asih dan Wahyu Relisa Ningrum. Seorang dosen muda Psikologi UP45 yaitu Wahyu Widiantoro, juga ikut ke Kudus dan berperan sebagai pendamping. (Fx.W)