Menjaga Keberlanjutan Cadangan Migas

<p style="text-align: justify;">Indonesia telah berada di ambang krisis energi. Jumlah permintaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi sebanding dengan volume minyak yang diproduksikan. Dari tahun ke tahun, angka produksi minyak juga terus mengalami penurunan karena jumlah cadangan yang dikuras tidak berbanding lurus dengan jumlah cadangan baru yang ditemukan.</p>

<p style="text-align: justify;">Menghadapi kondisi ini, Indonesia tidak punya banyak pilihan. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) secara masif harus segera dilakukan. Jika tidak, impor BBM akan semakin besar demi memenuhi kebutuhan domestik yang terus mengalami kenaikan tiap tahun. Pemerintah sendiri sadar bahwa kegiatan ekplorasi secara masif tidak bisa lagi ditunda. Langkah nyata perlu segera diwujudkan agar Indonesia tidak semakin tergantung pada impor BBM. Agar kegiatan eksplorasi berjalan sesuai rencana program yang sudah disusun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Eksplorasi Nasional.</p>

<p style="text-align: justify;">Komite Eksplorasi Nasional bertugas mendorong kegiatan ekplorasi dalam skala besar selama lima tahun ke depan mengingat cadangan migas yang makin menipis. Komite ini juga melakukan kajian-kajian terhadap aspek-aspek dalam kegiatan eksplorasi, mulai dari regulasi, eksekusi di lapangan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi antar kementerian, hingga hal-hal teknis, termasuk upaya memperbaiki iklim investasi supaya makin banyak investor yang tertarik berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi.</p>

<p style="text-align: justify;">Keberadaan Komite Eksplorasi Nasional diharapkan bisa menghadirkan perspektif baru dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Komite tersebut beranggotakan tenaga profesional sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menyampaikan saran dan mendorong terlaksananya suatu kegiatan. Dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, masing-masing anggota dalam Komite Eksplorasi Nasional bisa saling melengkapi.</p>

<p style="text-align: justify;">Permasalahan mengenai keluhan berbagai pihak akan mahalnya biaya pengeboran, merupakan akibat dari ketidaktahuan tentang daerah-daerah yang akan dieksplorasi. Hal ini terjadi karena Indonesia jarang mengembangkan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar, seperti konsep tektonik dasar, konsep cekungan dasar, dan sebagainya. Menilik kondisi tersebut, Komite Eksplorasi Nasional akan memperbanyak studi-studi mendasar tentang cekungan-cekungan di Indonesia timur. Kawasan ini menyimpan cadangan migas yang berpotensi untuk dikembangkan dan diproduksikan. Selain itu, Komite Eksplorasi Nasional akan berusaha memfasilitasi upaya yang dilakukan agar cadangan migas nasional bisa terus bertambah.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Sumber: Buletin SKK Migas (Mei 2015)</p>

<p>&nbsp;</p>

Indonesia Belum Punya Cadangan BBM Nasional, Ini Penjelasan Ibrahim Hasyim

<p style="text-align:justify">Jakarta&nbsp;<strong>&mdash;</strong>&nbsp;Di banyak negara telah memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Singapura yang tidak memiliki sumber energi ketahanan cadangan BBM-nya mencapai 90 hari, Jepang sekitar 100 hari. Indonesia yang cukup banyak memiliki sumber energi hanya memiliki cadangan operasional sekitar 21 hari milik Badan Usaha PT. Pertamina. Untuk cadangan energi nasional sendiri masih nol.</p>

<p style="text-align:justify">Lantas permasalahan mendasar apa yang mengakibatkan hingga saat ini Indonesia yang begitu banyak memiliki sumber energi tapi sama sekali belum mampu memiliki cadangan BBM nasional, padahal sangat penting dan strategis untuk menopang ketanahan nasional.</p>

<p style="text-align:justify">Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan ada dua persoalan besar yang harus segera diselesaikan supaya Indonesia bisa memiliki cadangan BBM nasional, yaitu pembiayaan dan kemampuan daya timbun atau penyimpanan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Untuk pembiayaan, ada tiga alternatif yang harus diputus. Pertama, pembiayaan seluruhnya oleh Pemerintah. Kedua, seluruhnya oleh swasta dan Ketiga campuran. Semua ada plus minusnya dan kajiannya sudah lengkap, tinggal diputus yang mana. Kedua, menyangkut terbatasnya kemampuan timbun,&rdquo; katanya Senin (7/12/2015) di Jakarta.</p>

<p style="text-align:justify">Menurutnya, politik anggaran Pemerintah harus mendukung penyediaan cadangan minyak. Jika kemampuan nasional terkait dengan kebutuhan tempat penyimpanan masih terbatas, maka bisa menggunakan jasa&nbsp;<em>service provider</em>. Jasa itu sudah terbukti keberhasilannya didunia, maka diperlukan secara lebih serius untuk&nbsp; mempelajari keberhasilan yang telah dilakukan di negara lain.</p>

<p style="text-align:justify">Melihat kondisi dinamika kehidupan masyarakat yang masih tergantung pada minyak bumi, urgensi adanya cadangan BBM nasional&nbsp;semakin tinggi karena Indonesia sudah jadi negara net importir. Ada banyak jasa&nbsp;<em>logictic provider</em>&nbsp;di dunia dan diantaranya ada dua perusahaan penimbunan kelas dunia yang pernah dikunjungi, yaitu Oil Tanking dan Vopak yang bergerak dibidang usaha penyimpanan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Bagaimana bentuk dan model penyediaan cadangan bahan bakar nasional di Indonesia kedepan? Itulah yang terus dibahas dan belum ada sesuatu keputusan dari Pemerintah,&rdquo; tandas Ibrahim mantap.</p>

<p style="text-align:justify">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id dan www.google.com</p>

Hingga Akhir Tahun, Realisasi Solar Subsidi Diperkirakan Hanya Sebesar 14 Juta KL

<p style="text-align:justify">Jakarta&nbsp;<strong>&mdash;</strong>&nbsp;Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan realisasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Solar hingga akhir tahun hanya sekitar 14 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditetapakan sebesar 17 juta KL.</p>

<p style="text-align:justify">Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad saat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1/12/2015) di Kantor BPH Migas, mengatakan realisasi tahun ini memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang selalu kekurangan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Kebutuhan Solar itu tidak seperti yang dulu. Dulu kita selalu eskalasi naik sekitar 5 persen. Sekarang ini fenomenanya menurun 13 persen. Mungkin akibat harganya yang sudah tidak terlalu jauh dengan non subsidi,&rdquo; kata Hendry.</p>

<p style="text-align:justify">Ditambahkan Hendry, sekarang ini penyelewengan terhadap BBM bersubsidi sudah sangat kecil. Kemungkinan karena penyelewengan sudah berkurang sehingga ada migrasi dari subsidi ke non subsidi.</p>

<p style="text-align:justify">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id</p>

Perlunya Tenaga Penyuluh Energi

<p style="text-align: justify;">Jakarta &ndash; Saat ini untuk bisa mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri Indonesia harus melakukan impor. Hal ini terjadi akibat produksi minyak bumi Indonesia yang tidak lagi sebanding dengan tingkat konsumsi BBM yang terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun.</p>

<p style="text-align: justify;">Sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan (non renewable) sudah barang tentu keberadaan energi jenis minyak bumi akan mengalami penurunan perannya dalam energymix nasional. Langkah kongkrit untuk menggantikannya pun harus segera direalisasikan sebagai sumber energi alternatif dimasa mendatang.</p>

<p style="text-align: justify;">Terkait dengan energi alternatif lokal sebetulnya banyak ditemukan diberbagai daerah di Indonesia. Namun, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai bahan bakar alternatif itu telah menjadi kendala utama belum berkembangnya &nbsp;hingga saat ini. Oleh karena itu, adanya &ldquo;Penyuluh Energi&rdquo; menjadi sesuatu yang sangat penting.</p>

<p style="text-align: justify;">Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ibrahim Hasyim mengatakan, penyuluh energi ini harus ada ditengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih, mamakai dan mengembangkan energi lokal biomasa yang tersedia banyak disekelilingnya.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Apabila penyuluhan bisa dilakukan akan sangat membantu. &nbsp;Saat ini masyarakat di daerah-daerah tertentu ada yang tidak tahu bahwa di daerahnya ada biogas yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Mereka juga tidak tahu seperti apa cara membuat dan menggunakannya,&rdquo; jelas Ibrahim, belum lama ini di Jakarta.</p>

<p style="text-align: justify;">Ibrahim menambahkan, dengan adanya Penyuluh Energi di daerah-daerah akhirnya masyarakat dapat mengetahui ternyata banyak sumber energi alternatif lain yang dapat dipergunakan. Kalau sudah begini tentu BBM yang saat ini masih menjadi sumber energi utama tidak perlu di sediakan di tiap titik di seluruh Indonesia.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Di Amerika yang produksi minyak luar biasa besarnya, tapi masih ada negara-negara bagian tertentu yang menggunakan energi alternatif seperti energi matahari, angin dan tetap terus dikembangkan. Jadi kita pun harus ada seperti itu. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM di Indonesia,&rdquo; pungkas Ibrahim.</p>

<p style="text-align: justify;">Diakui Ibrahim, saat ini memang sebagian besar masyarakat masih menggunakan energi fosil. Dengan produksi migas yang hanya sekitar 800.000 barel per hari dinilai sangat sulit membangun kemandirian energi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka membangun kemandirian energi, diantaranya menurunkan ketergantungan kepada impor energi, menurunkan penggunaan energi fosil, dan menyehatkan penggunaan energi.</p>

<p style="text-align: justify;">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id</p>

<p>&nbsp;</p>

Universitas Proklamasi 45 Jogja Beri Solusi Konkret Pemberantasan Korupsi

<p style="text-align: justify;">Pemberantasan korupsi harus dimulai dari lembaga penegak hukum agar bisa adil dan tidak setengah hati memberantas korupsi.</p>

<p style="text-align: justify;">Universitas Proklamasi 45 (UP45) Jogjakarta menggelar Stadium General bertajuk &ldquo;Menegaskan Komitmen Antikorupsi Menuju Indonesia Bersih&rdquo; Kamis (3/12) pagi di Ruang Seminar kampus. Mengundang Erwin Moeslimin dari Komisi VIII MPR, UP 1945, memberikan solusi konkret perlawanan dan pemberantasan korupsi di Indonesia di depan peserta dan pembicara.</p>

<p style="text-align: justify;">Hindra Pamungkas, praktisi sekaligus akademisi UP 1945 memberikan solusi bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dulu dari lembaga hukumnya seperti kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi hukum lainnya. Sebab, dengan demikian, para penegak hukum akan benar-benar bersih.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Dari sana harus dimulai dulu pemberantasannya dengan objektif dan penuh keyakinan. Jika lembaga penegak hukum bersih, maka pemberantasan korupsi di luar instansi akan massif dan tanpa pandang bulu,&rdquo; ujarnya.</p>

<p style="text-align: justify;">Sementara itu untuk pencegahan korupsi, harus dibabat mulai akar rumput. Hindra mencontohkan adanya pendidikan antikorupsi sejak di dalam pikiran. &ldquo;Ini bisa dilakukan di tengah keluarga dari kecil. Juga lembaga sekolah, jangan cuma bilang &lsquo;kalau besar tidak boleh korupsi&rsquo; tapi diperjelas dampak dan kerugian yang ditimbulkan dengan kemasan yang cocok untuk anak usia didik,&rdquo; tegasnya.</p>

<p style="text-align: justify;">Stadium General itu pun berjalan sukses. Pihak Erwin bahkan akan menyampaikannya langsung pada anggota MPR yang lainnya. &ldquo;Dari Jogja, ada UP 1945 yang terus menerus fokus pada upaya pemberantasan korupsi, semoga terus berlanjut,&rdquo; ungkap Erwin singkat. <strong>(Sumber : Beritajogja)</strong></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>