Archive for category: BERITA (Page 27)

SKK Migas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menggantikan BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan inkonstitusional. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, pembentukan lembaga ini hanya bersifat sementara untuk selanjutnya akan dibentuk lembaga pengganti berbentuk BUMN.

Masalah tata kelola migas seperti kontrak wilayah kerja migas, insentif, cost recovery, dan status kelembagaan SKK migas yang sesuai dengan amanat keputusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi kendala di sepanjang tahun 2016 yang lalu bagi Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas). Ada beberapa pilihan transformasi kelembagaan SKK migas yang mengemuka dari pihak pemerintah dan DPR yaitu dilebur dengan pertamina atau dijadikan BUMN Khusus. Akan tetapi hingga sekarang wacana perubahan status kelembagaan SKK Migas masih menjadi perdebatan.

Pemerintah melalui kementerian ESDM telah mengajukan usulan perubahan SKK migas menjadi BUMNK dalam pembahasan RUU migas bersama DPR. Pemerintah akan  memberi izin kepada BUMN dan kepada BUMN Khusus untuk  melaksanakan kegiatan pengusahaan migas. BUMN yaitu Pertamina mengusahakan wilayah kerja migasnya sendiri. Sementara, BUMNK mengusahakan wilayah kerja KKKS, baik menggunakan kontrak bagi hasil maupun kontrak skema gross split. Aset migas di Indonesia akan tetap dikelola oleh BUMNK dengan perspektif bisnis seperti korporasi dan diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan kontraktor. Akan tetapi, pengelolaan BUMNK tetap berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM. BUMNK nantinya akan tunduk pada UU Migas dan UU perseroan BUMN.

Anggota DPR komisi VII Inas dalam keterangannya kepada katadata berpendapat bahwa keberadaan SKK Migas saat ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi dalam pengelolaan migas nasional. Bahkan, jika dijadikan BUMN Khusus pun bisnisnya malah akan berbenturan dengan PT Pertamina. Akan lebih baik jika  SKK Migas dilebur dengan Pertamina. Sehingga peran regulasi akan kembali dipegang Pertamina, seperti sebelum adanya UU Migas no 22 tahun 2001.

Sejalan dengan pendapat Inas, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pernah mengungkapkan keinginannya agar dapat memanfaatkan aset cadangan migas yang dikelola SKK Migas. Dengan menguasai aset tersebut, Pertamina dapat meningkatkan kemampuan pendanaannya sehingga lebih memudahkan dalam mencari pinjaman untuk membiayai modal investasi terutama di sektor hulu migas. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kedaulatan dan kemandirian energi.

Apabila SKK migas dilebur dengan pertamina, ini mengingatkan kita kembali pada peran pertamina dalam UU no 8 tahun 1971. Saat itu berlaku sistem dua kaki, dimana pertamina bertindak sebagai badan usaha sekaligus pembuat aturan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan minyak lain. Apabila fungsi regulasi dan pengawasan bergabung dalam suatu badan usaha maka hal ini dapat menimbulkan monopoli usaha yang justru akan mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di migas Indonesia. Padahal seperti yang telah kita ketahui wilayah kerja eksplorasi di Indonesia memasuki era ….., sehingga untuk mengurangi resiko, pemerintah perlu bekerjasama dengan investor asing. Oleh karena itu, Pertamina harus terus menjadi lembaga yang tanpa memiliki fungsi regulasi dan fungsi pengawasan di sektor migas. Pelimpahan aset SKK migas pada pertamina yang digunakan sebagai modal pinjaman hutang dan modal investasi pada industri hulu migas malah akan beresiko tinggi bila eksplorasi tidak berhasil atau harga minyak merosot seperti pada awal tahun 2016 yang sempat menyentuh angka 26 US$/ barrel. Di sisi lain, transformasi SKK migas menjadi BUMNK selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pembagian perannya dengan PT Pertamina.

SKK migas sebagai lembaga dengan fungsi regulasi dan pengawasan sebaiknya berdiri sendiri dan tidak berada dibawah badan usaha pemerintah. SKK migas hanya perlu di berikan landasan hukum yang kuat.

Apapun keputusan bentuk kelembagaan SKK Migas nantinya, harapannya, pilihan itu haruslah sesuai dengan amanat UUD pasal 33 dan putusan MK serta dilandasi sejumlah konsep dan aturan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha industri migas sehingga menarik minat mereka untuk berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. (D.S)

 

Momen dan euforia libur natal 2016 dan memasuki tahun baru 2017 yang telah berlalu, namun seperti masih terasa hingga saat ini, pengunjung yang berasal dari pulau jawa sendiri dan dari luar pulau jawa, begitu antusias melakukan trip atau kunjungan ke Yogyakarta, sajian pesona alam, kuliner, dan tempat bersejarah menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun manca negara.

Menurut data statistik, total wisatawan lokal maupun manca negara hingga pada penghujung tahun 2015 yang berkunjung ke Yogyakarta adalah sekitar 3,5 juta jiwa atau jika dilakukan rata-rata perbulan adalah sebanyak 292 ribu orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sekitar 7,5%, yang artinya, selama setahun jumlah wisatawan yang datang ke yogyakarta adalah hampir sama dengan total jumlah penduduk Yogyakarta sendiri.

Kedatangan wisatawan merupakan anugerah yang sangat besar bagi salah satu kota wisata yang terkenal di dunia ini, terkendalinya segala kebutuhan merupakan hal paling utama untuk menunjang sektor ini. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut jenisnya di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 206.658 ribu, ini belum termasuk dengan kendaraan dari luar kota Yogyakarta sendiri. Jika diasumsikan kendaraan dengan plat luar kota Yogyakarta adalah sekitar 20%, berarti ada penambahan sekitar 248 ribu total kendaraan di Yogyakarta.

Banyaknya kendaraan harus sebanding dengan tercukupnya stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan umum di kota yogyakarta. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa seluruh SPBU khusus di kota Yogyakarta menggunakan kuota pokok BBM adalah sebesar 91.769 kiloliter dan memiliki kuota tambahan BBM sebesar 10.167 kiloliter selama satu tahun. Apakah kuota ini cukup stabil digunakan ketika permintaan BBM yang tinggi pada saat terjadinya libur panjang? Atau akan ada penambahan kuota lagi?.

Jika anda membaca suatu susunan kata “Daerah Istimewa Yogyakarta” atau “D.I Yogyakarta”, hal apa yang akan terbesit di benak anda saat ini? Apakah Gudeg? Atau Bakpia? Atau Tugu? Atau Malioboro? Atau Kota Pelajar?. Jika anda menyebut satu dari beberapa hal yang saya sebutkan diatas, maka anda benar, atau jika anda menyebutkan hal yang lain, maka mungkin anda juga benar, karena jika anda sudah pernah ke Yogyakarta, berarti anda sudah menjadi bagian yang merasakan, dan atau melihat indahnya kota ini karena memiliki wisata pantai dan candi. Menurut berbagai macam informasi, Daerah Istimewa Yogyakarta atau dalam bahasa Jawa: Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman.

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2015 memiliki populasi 3.679.176 jiwa dengan proporsi 1.818.800 laki-laki, dan 1.860.376 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.155 jiwa per km atau mengalami kenaikan sebesar 1,06% sejak tahun 2010. Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali.

Jumlah SPBU di kota Yogyakarta tersebar di 95 titik, dari total titik-titik tersebut, BBM jenis premium memiliki sebanyak 223 tanki/dispenser, pertalite (382), Pertamax (280) dan solar/biosolar (189). Dari jumlah tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan harian atas BBM ketika terjadi lonjakan kendaraan pada saat libur panjang, pemerintah daerah Yogyakarta pasti mampu mengantisipasi jika seandainya perlu dilakukan penambahan atas kuota BBM sehingga tidak terjadi antrian yang panjang di SPBU di kota Yogyakarta. (Syaiful Mansyur; 2017)

PENGUMUMAN REMIDI

SEMESTER GANJIL 2016/ 2017

 

Diumumkan kepada semua mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta perihal pelaksanaan Remidi Tahun Akademik 2016/2017, sebagai berikut :

Syarat & Ketentuan Mengikuti Remidi:

1. Remidi dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka dan 1 kali ujian dalam jangka waktu 1 minggu
2. Mata kuliah yang bisa dilaksanakan adalah mata kuliah yang tercantum dalam KRS semester berjalan.
3. SKS yang bisa diambil untuk remidi maksimal 9 SKS.
4. Nilai mata kuliah yang bisa dilaksanakan remidi maksimal C.
5. Hasil nilai remidi maksimal B.
6. Remidi bisa dilaksanakan jika minimal ada 3 mahasiswa yang mendaftar untuk remidi, dan jika hanya terdapat 1 atau 2 mahasiswa yang mendaftar remidi maka harus membayar sejumlah sama dengan 3 mahasiswa.
7. Biaya mengikuti remidi sama dengan biaya SPP variabel pada tahun akademik semester berjalan.

 

PENDAFTARAN DIBUKA MULAI TANGGAL 6 – 15 FEBRUARI 2017

PELAKSANAAN REMIDI MULAI TANGGAL 20-25 FEBRUARI 2017

 

Tata Cara Pendaftaran Remidi:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan form disertai KHS/Kartu Ujian semester berjalan di bag. Akademik UP45.
2. Menunggu pengumuman dari bagian akademik tentang daftar peserta & mata kuliah yang akan diselenggarakan remidi.
3. Membayar biaya remidi ke Bank.
4. Menunjukan bukti pembayaran kebagian keuangan untuk diverifikasi dan copian/ salinannya diserahkan bagian akademik.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

 

                                                                                                                              Yogyakarta, 4 Februari 2017

                                                                                                                                                 TTD

                                                                                                                Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan

DIUMUMKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

 

Berdasarkan Kalender Akademik tahun 2016/2017 bahwa Pengisian dan Bimbingan Kartu Rencana Studi (KRS) akan dilaksanakan pada tanggal 13-25 FEBRUARI 2017 dan perubahan KRS akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 4 Maret 2016.

 

TIDAK ADA DISPENSASI KETERLAMBATAN PENGISIAN KRS DISEMESTER GENAP.

 

Perkuliahan sebelum Ujian Tengah Semester dilaksanakan tanggal 6-22 Maret 2017.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

                                                                                                                                             Yogyakarta, 9 Februari 2017

                                                                                                                                                                  TTD

                                                                                                                                                         Bagian Akademik