Archive for category: BERITA (Page 29)

Energy Management and Governance Institute (EMGI) UP45 kembali mengadakan acara bedah buku dengan judul Kepentingan Asing Dalam Liberalisasi Sektor Migas Di Indonesia (Selasa, 29/11/2016). Pembedah buku kali ini adalah Ilmal Yaqin, SH., LLM. (Dosen Fakultas Hukum UP45). Ilmal mengatakan bahwa perkembangan migas di Indonesia tak terlepas dari campur tangan asing. Evolusi kebijakan dalam dunia migas terus terjadi. Di Indonesia, evolusi kebijakan migas terbagi dalam 3 periode yaitu kebijakan migas pada masa orde lama, kebijakan migas pada masa orde baru dan kebijakan migas masa reformasi.

1. Kebijakan migas pada masa orde lama

Pada masa ini semua minyak dan gas bumi yang ditemukan di Indonesia adalah aset nasional dan diatur oleh negara; Pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilakukan oleh negara dan dilakukan oleh perusahaan negara; Kementerian pertambangan dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan jika diperlukan; Kontrak karya perusahaan negara dan kontraktor lainnya harus dilegalisasi hukum; Kewenangan untuk menambang tidak termasuk di dalamnya hak-hak permukaan tanah; Jika ada hak tanah lain yang bukan hak negara dan berbenturan dengan kegiatan otoritas tambang, maka pemilik tanah akan mendapatkan kompensasi. 

2. Kebijakan migas pada masa orde baru

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara, Pertamina ditetapkan sebagai satu-satunya perusahaan minyak negara yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi negara. Undang-undang ini menetapkan 2 tanggung jawab pertamina, yakni sebagai pengelola sumber daya migas dan sebagai perangkat negara yang berkewajiban memberikan pelayanan dalam penyediaan BBM bagi publik. Pada masa ini ada usulan untuk merubah UU No. 8 Tahun 1971 karena tata kelola migas masih dinilai buruk.

3. Kebijakan migas pada masa reformasi

Sejak hadirnya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PSC tidak lagi menjadi satu-satunya kontrak kerja. Kontrak kerja dapat dilakukan juga dengan sistem Kontrak Kerja Sama (KKS). Pemerintahan pada masa orde baru dan Reformasi berusaha meningkatkan investasi swasta maupun asing untuk masuk ke dalam usaha industri migas di tanah air.

Campur Tangan Asing dalam RUU Migas Era Reformasi

Ilmal mengatakan banyak pihak yang menilai bahwa UU No, 22 Tahun 2001 tentang migas sangat liberal, karena mengusung norma-norma neoliberal yang ditetapkan dalam persyaratan IMF yang tertuang dalam LoI untuk pemerintah indonesia.

Peningkatan peran asing dalam industri migas di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001 yang menjadi dasar privatisasi dan liberalisasi di tingkat hulu dan hilir industri migas di Indonesia. Menurutnya UU No. 22 Tahun 2001 menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pasal yang menimbulkan pro dan kontra yang dikutip ilmal dari M. Khalid yaitu negara kehilangan kendali atau alat untuk menjamin keamanan pasokan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas; perpindahan otoritas penguasaan migas dari Pertamina juga berdampak pada ketidakmampuan Indonesia memproduksi dan mengontrol cadangan minyak mentah serta ketidakmampuan menentukan  volume ekspor pada skala dunia; pemberlakuan UU Migas menyebabkan ketidakmenentuan iklim investasi sektor hulu migas karena tidak didukung kebijakan fiscal; perombakan Pertamina dari perusahaan skala besar menjadi perusahaan minyak yang berskala kecil; UU Migas ini merombak prosedur investasi migas dalam format yang lebih birokratis dari sebelumnya, yaitu dari satu atap menjadi tiga atap; UU Migas menutup pintu bagi Indonesia untuk menegaskan kepentingan nasional di hadapan kontraktor asing. (IY/FAG)

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Sabtu (24/12/2016) menerima kunjungan orientasi siswa kelas X dari SMK Dian Kirana Jurusan Teknik Pemboran. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai studi banding bagi siswa yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu universitas di Yogyakarta yang mempunyai Jurusan Teknik Perminyakan yang berkaitan dengan teknik pemboran adalah UP45.

Kunjungan ini diikuti oleh 18 siswa-siswi dan 2 guru pembimbing dari SMK Dian Kirana Sragen. Sambutan pertama disampaikan oleh wakil rektor III, Muhammad Ali Sukrajap, dilanjutkan dengan pemaparan tentang UP45 dari tim BPK (Biro Pemasaran dan Kerjasama) yang diwakili oleh Faizal Aco dan pemaparan tentang program studi Teknik Perminyakan oleh Aisyah Irmaya (Kaprodi Teknik Perminyakan) dan Sri Haryono.

Dalam sambutannya, wakil rektor bidang III menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas calon-calon mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di dunia migas. Persaingan industri migas yang cukup ketat saat ini, mengharuskan mahasiswa memiliki keahlian (soft skill) yang mendukung, diantaranya sertifikasi yang berhubungan dengan migas. Hal ini (sertifikasi) yang saat ini sedang dikembangkan oleh UP 45.

Pemaparan dari tim BPK berkaitan dengan prodi-prodi yang ada di UP 45, keunggulan prodi-prodi UP 45, fasilitas yang ada di UP 45 serta beasiwa-beasiswa yang ditawarkan dari UP 45 untuk adik-adik calon mahasiswa.

Selanjutnya pemaparan dari Prodi Teknik Perminyakan. Visi Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yaitu “Menjadi pusat unggulan pengembangan IPTEK dan tenaga ahli dalam bidang Teknik Perminyakan untuk menunjang pengembangan industri energi, khususnya industri perminyakan dan gas bumi dengan semangat kejuangan Angkatan 45 pada tahun 2022”. Tenaga pengajar Prodi Teknik UP 45 merupakan mereka yang berkompeten dibidangnya. Kurikulum Teknik Perminyakan terdiri dari kurikulum wajib, keahlian dan bebas. Lama waktu studi kurang lebih 4 tahun. Selain teori, mahasiswa juga harus mengikuti praktek lapangan maupun laboratorium.

Laboratorium Teknik Perminyakan terdiri dari Analisa Lumpur, Peralatan Bor dan Produksi serta Semen Pemboran. Di Laboratorium ini, mahasiswa akan praktek secara langsung sesuai dengan metode atau teori yang telah diajarkan dikelas. Untuk Licensi Software, saat ini UP 45 sedang mengembangkan IP Petrophysic memiliki keunggulan dalam Analisa Logging untuk mengidentifikasikan zona produktif. Software ini dapat digunakan untuk  menghitung dan menganalisa volume cadangan migas pada sumur eksplorasi.

Kurikulum Kuliah Lapangan yang diselenggarakan di UP45 untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang kondisi di lapangan terkait teori yang diajarkan. Dengan adanya Kuliah Lapangan, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami teori yang telah didapatkan di kelas, dengan melihat secara nyata di perusahaan migas.  

Selain kurikulum, dipaparkan juga tentang prestasi mahasiswa Teknik Perminyakan, diantaranya:

• Geology Petroleum Of Magmadipa (Juara 3 tingkat Nasional)
• International Award For Young People (Gold Standart  tingkat International)
• International Award For Young People (Bronze Standart tingkat International)

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh dosen Teknik Perminyakan bidang Pemboran, Sri Haryono, S.T.,M.Eng. Beliau memberikan teori dasar tentang Teknik Pemboran terutama peralatan-peralatan yang dipakai dalam Pemboran.

Selesai sesi pemaparan, acara dilanjutkan dengan berkeliling laboratorium Teknik Perminyakan. Siswa-siswi SMK Dian Kirana Sragen didampingi dosen Teknik Perminyakan melihat alat-alat yang ada di laboratorium. Di laboratorium Teknik Perminyakan, mereka diberi penjelasan tentang kegunaan alat-alat laboratorium oleh laboran, Yuni. Sedangkan di laboratorium Fisika, kegunaan peralatan dan fungsinya dijelaskan oleh Lia dan Neni (dosen Teknik Perminyakan).  Kunjungan diakhiri dengan makan siang bersama dan penyerahan kenang-kenangan dari UP 45 kepada SMK Dian Kirana Sragen. Semoga dengan kunjungan ini, adik-adik kita bisa membawa dasar ilmu Teknik Perminyakan yang bermanfaat serta kedepannya dapat melanjutkan pendidikan ke Teknik Perminyakan UP 45. (A.I.I)

Kecukupan energi adalah rasio antara energi yang dihasilkan dengan energi yang terpakai, cukup dapat dikatakan jika antara energi yang dihasilkan dan dikeluarkan sama dengan nol atau seimbang. Kecukupan energi juga merupakan salah satu ukuran berkembangnya suatu negara. Diakui bahwa kecukupan energi akan sangat sulit tercapai jika pemangku kepentingan yang juga dalam hal ini adalah pemerintah tidak berkomitmen secara penuh dalam mengembangkan teknologi eksplorasi suatu sistem yang lebih baik sehingga dapat digunakan untuk memproduksi suatu energi yang efektif dan efisien termasuk energi terbarukan yang berkelanjutan.

Kekayaan akan sumber-sumber energi terbarukan yang berkelanjutan di negara ini begitu terlihat jelas potensi yang cukup besar sekali, salah satunya adalah apa yang disebut biomassa. Biomassa secara umum bermakna jumlah keseluruhan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam menjadi bentuk energi. Kayu, rumput, alga laut, mikroalga, limbah pertanian, limbah kehutanan, dan limbah rumah tangga adalah termasuk kategori biomassa.

Pada saat negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya akan energi fosil seperti Uni Emirat Arab (UEA), dengan serius mengembangkan dan menggunakan potensi energi terbarukan (panas matahari), pemerintah kita mungkin masih dalam pembahasan dalam bentuk wacana untuk ditindak lanjuti, atau masih tertuang diatas kertas yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan dan seberapa besar keuntungan yang akan didapat oleh investor.

Pemerintah UEA mampu mengembangkan model investasi pembangkit tenaga surya dengan harga jual yang murah yakni hanya dengan harga 2,45-2,9 sen dollar AS per KWh, dan dibandingkan dengan Indonesia, rata-rata harga yang dipatok oleh investor adalah 10 sen dollar AS Per KWh untuk jenis pembangkit yang sama. Bagaimana dengan harga per kWh potensi energi listrik dari sampah? Harga jual listrik yang dihasilkan PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Benowo – Jawa Timur ke PLN sekitar USD 9 sen per KWh. Artinya, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem rantai pasok proses produksi energi listrik sehingga dapat bersaing sehingga memacu kecukupan energi listrik di seluruh Indonesia. Sejalan dengan itu, ambisi pemerintah pada mega proyek kelistrikan sebesar 35 ribu MW hingga tahun 2019 patut di beri apresiasi, kombinasi antara penggunaan energi fosil dan energi terbarukan dilakukan untuk mendukung mega proyek tersebut. Namun, selama 10 bulan terakhir, pembangkit listrik yang beroperasi (Commercial Operation Date/COD) baru sekitar 36% dari target akumulatif 2016. Untuk diketahui, pada tahun 2013 dan tahun 2016 kebutuhan tenaga listrik nasional berturut-turut adalah sebesar 190 TWh dan 232 TWh, dengan sektor rumah tangga yang paling mendominasi penggunaan energi listrik sekitar 41%, sektor industri 34%, sektor komersial 24% dan sektor transportasi 0,1%.  Kemudian, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, diyakini penggunaan energi listrik dari sektor industri akan mendominasi dan menggeser sektor rumah tangga dalam penggunaan listrik. Bagaimanapun juga, perkembangan industri akan mendorong kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga konsumtif akan dapat dikendalikan, sebaliknya penggunaan listrik didorong untuk memenuhi keperluan produktif.

Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia memang memiliki banyak masalah, dimulai dari kendala teknis, kendala non-teknis dan saat ini terakumulasikan pada pembangkit listrik dari energi terbarukan yang berkelanjutan memiliki kendala dengan penggunaan teknologi yang cocok dan kendala kesepakatan harga jual. Karena begitu banyak kendala, pemerintah seharusnya mulai melakukan sesuatu yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Jika pembangkit listrik saat ini yang masih konvensional begitu terasa sulit untuk terealisasi dengan cepat karena terkendala teknis dan non-teknis, maka sudah saat nya dimulai dengan pebangunan pembangkit listrik yang paling mudah dilakukan, yaitu membangun pembangkit listrik per rumah tangga dengan memanfaatkan biomass yang tersedia, tentu peran serta pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan ini.

Teknologi seperti pirolisis maupun gasifikasi, dapat digunakan untuk membuat pembangkit listrik energi terbarukan ini menjadi nyata. Mungkin terasa berat di awal, namun jika masyarakat sudah di edukasi tentang pentingnya ketahanan energi untuk wilayah tempat tinggal masing-masing, maka untuk selanjutnya akan mudah untuk menerapkan secara berkelanjutan. Pemerintah harus berani untuk mengeluarkan subsidi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biomass, pemerintah sudah pernah mengambil kebijakan mengeluarkan subsidi untuk minyak tanah, subsidi untuk BBM jenis premium dan solar, kemudian pemerintah mengeluarkan subsidi untuk LPG, sampai saat ini pemerintah masih mengeluarkan subsidi untuk listrik dibawah 900 KVA, jadi seharusnya saat ini pemerintah menerapkan visi kedepan, mencabut subsidi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting lagi. Jika subsidi minyak tanah dihentikan, maka dengan teknologi pirolisis, dapat menghasilkan gas dan bio oil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jika subsidi listrik untuk pelanggan dibawah 900 KVA khususnya di kota-kota besar dihentikan, maka pemerintah dapat mulai mensubsidi pembangkit listrik dari energi terbarukan yang berkelanjutan dengan rupiah yang besar.

Masih banyak jenis subsidi yang dapat dikurangi atau pantas untuk dihentikan karena telah teridentifikasi tidak tepat sasaran. Visi pemerintah yang tertuang dalam BPPT-Outlook Energi Indonesia tahun 2016 dan RUPTL-PLN 2016-2025 hanya akan menjadi sekedar wacana dan akan dilanjutkan dengan buku tahunan serupa. Menteri ESDM, bapak Ignasius Jonan pernahh membuat pernyataan di salah satu koran nasional bahwa “35 ribu MW elektrifikasi tidak akan terealisasi sampai 2019 atau sesuai target yang ditentukan, dan hanya terealisasi sekitar 18 – 20 ribu MW, dan itu sudah bagus”.  Jadi, kita tunggu saja bagaimana nasib 35 ribu MW. Pemerintah sehat? (Syaiful Mansyur)

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, silahkan menghubungi bagian akademik UP45 yang berada di Gedung Kantor BAAK.

Pertambangan merupakan industri yang kaya akan polemik. Ada banyak pandangan negatif terhadap dunia tambang terutama tentang  pencemaran  lingkungan, safety, kekonomian dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Akan tetapi, tak bisa juga dipungkiri bahwa  industri ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pendapatan negara.  Bila dilihat secara objektif, tidak semua kontraktor yang mengabaikan aspek masyarakat dan lingkungan tersebut, namun tetap saja masih banyak masalah, pelanggaran, ketidakpuasan, maupun kritik terhadap kebijakan dan aktivitas pertambangan.

Daerah pertambangan umumnya menjadi tempat yang tertutup bagi publik. Mereka enggan  untuk diliput maupun disoroti. Namun, hal ini tidak berlaku bagi PT Newmon Nusa Tenggara (NNT). NNT mengundang masyarakat untuk melihat langsung aktivitas pertambangannya yang kemudian ditulis dan dipublikasikan dalam bentuk buku .

Pada hari Rabu (14/12), buku “Buka-Bukaan Dunia Tambang” di bedah pada acara rutin Bedah Buku dan Diskusi EMGI UP45 yang ke-VII. Buku ini menjelaskan tentang program Sustainable Mining Bootcamp (SMB) yang diselenggarakan PT NNT di Batu Hijau, Sumbawa. Acara yang dihadiri oleh dosen-dosen di UP45 ini menghadirkan Dewi Handayani H. S.Psi., M.Psi. sebagai pembicara. Beliau merupakan Dosen Fakultas Psikologi UP45 sekaligus Wakil Rektor bidang II.

Dewi mengungkapkan bahwa isi buku tersebut merupakan kumpulan 16 cerita pengalaman peserta SMB. Peserta merupakan pemenang dari kontes menulis blogger tentang PT Newmont. Peserta berkesempatan mengunjungi daerah ekplorasi tambang selama 5 hari. Aktivitas yang dilakukan adalah mining experience, social experience dan natural experience. Kegiatan ini diadakan untuk membuka pandangan umum tentang sisi lain dari Newmont. “Dari 16 artikel peserta, semuanya mengangkat permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat lokal lingkar tambang “ kata Dewi.

Pada acara tersebut Dewi memaparkan bahwa para peserta dalam tulisannya menceritakan bila NNT telah memberikan berbagai fasilitas fisik pada masyarakat lokal, mulai dari irigasi, puskesmas, sekolah, posyandu, sarana air bersih, masjid, alat pertanian dll di empat desa lingkar tambang. Namun, masyarakat tidak pernah merasa puas terhadap bantuan tersebut, selalu menuntut lebih dan lebih. Inilah yang menjadi problem utama. “Fasilitas fisik yang diberikan tidak diimbangi dengan sentuhan Capacity Building oleh Newmont sehingga ketergantungan masyarakat menjadi sangat besar pada Newmont ” tutur Dewi. (D.S. / D.H.H.)