Archive for category: BERITA (Page 26)

Energy Management and Governance Institute (EMGI) UP45 melaksanakan kegiatan bedah buku IX dengan judul buku “Migas The Untold Story karangan AM Putut. Pembedah buku kali ini adalah Randi Adzin M, S.Si., M.Sc. (Rabu, 18/01/2017)  Menurut Randi, yang membuatnya tertarik pada buku ini adalah dari judulnya “Migas The Untold Story”. Randi penarasan terhadap kenyataan apa saja tentang migas yang tidak pernah terungkap ke masyarakat.

“Ada 3 garis besar yang menjadi inti dari buku ini yaitu pembubaran BP Migas, bagaimana migas Indonesia sebagai alat strategis pemersatu bangsa Indonesia, dan keyakinan Priyono dimana migas mampu menjadi pemersatu Indonesia”, katanya. Menurut Randi, dalam buku ini disebutkan bahwa BP Migas lahir dari UU No. 22 tahun 2001, dari undang-undang ini lahir 2 anak kembar yaitu BP Migas yang merupakan Badan Pelaksana Hulu Migas (Upstream) dan BPH Migas (Badan Pelaksana Hilir) atau yang biasa disebut downstream. BP Migas bertanggung jawab langsung ke presiden.

Dalam buku ini disebutkan pembubaran BP migas dikarenakan konspirasi politisi, pengamat, LSM, dan ormas keagamaan yang mengarah pada personal target (depriyononisasi) tetapi MK pada saat itu menyangkal hal tersebut. BP Migas sendiri dibubarkan karena tidak memiliki semangat nasionalisme, menjadi sarang korupsi, dan inefisiensi. Menurut randi, ada 7 misteri dalam buku ini:

1. Mengapa UU No. 22 tahun 2001 dibuat, disahkan dan dinilai cacat oleh orang2 yang sama?
2. Mengapa migas lahir hidup dan mati oleh UU no. 22 tahun 2001?
3. Mengapa BP migas dibubarkan oleh MK yang tidak memiliki kewenangan membubarkan suatu lembaga?
4. Mengapa saat ketok palu tidak ada ruang dan waktu untuk melakukan transisi?
5. Mengapa badut-badut politik begitu senang BP migas bubar?
6. Mengapa pertamina begitu masif memasang iklan setelah BP migas bubar?
7. Mengapa BP migas dinilai tidak nasionalme padahal GT dalam tata kelola berperingkat no. 5 di dunia?

Migas bagi negara dan bangsa Indonesia diharapkan menjadi pemersatu bangsa dengan 9 (Sembilan) fungsi strategis:

1. Mendatangkan devisa
2. Pemenuhan kebutuhan domestik akan pasokan migas
3. Mendorong kebangkitan ekonomi dan berkaitan dengan HanKamNas
4. Mendorong terjadinya efek domino terbangunnya ekonomi nasional terintegrasi dengan asas gotong royong
5. Tersedianya lapangan kerja
6. Meningkatkan SDM Indonesia dalam standar kualitas internasional
7. Alat strategis sebagai pemersatu bangsa
8. Alat strategis tercapainya kemakmuran bersama
9. Menjaga kedaulatan teritorial negara, seperti : Proyek Natuna di Laut Cina Selatan, Proyek Masela di Laut Arafuru, memberikan blok-blok migas yang beradaa di garis terdepan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kepada Pertamina.

Diharapkan setiap daerah penghasil migas membentuk sebuah forum yang mewadahi komunikasi antar daerah sehingga mampu bekerja bersama mendorong dan meningkatkan SDM dan pemersatu bangsa berbasis migas. [SUMBER]

Memasuki akhir pelaksanaan Lokalatih Audit Sosial Manajemen Kebijakan yang digelar Selasa-Kamis (21-23/2) di Balain Desa Umbul Martani, Ngemplak, Sleman oleh Pusat Studi Kebijakan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Ombudsman DIY menghasilkan beberapa temuan menarik. Selain dampak positif dari pelaksanaan kebijakan dari sebuah proyek juga ditemukan ekses sebagai dampak negatif dari sebuah operasi kegiatan proyek dari sebuah kebijakan.

Dengan mengambil studi kasus keberadaan kampus di masing – masing desa Syahrul Shauma Ammajida selaku peserta lokalatih dan Pengurus Karang Taruna Umbul Martani menjelaskan ,” kita mendapatkan potensi persoalan antara lain persoalan ekologi terkait dengan sampah dan krisis air ditengah masyarakat. Selain itu, persoalan yang penting adalah sosial budaya seperti keamanan lingkungan, pergaulan bebas, narkoba hingga masalah macet dan kebisingan lalu lintas.”

Sedangkan Masduki selaku peserta dari unsure Karang Taruna Desa Guwosari, Pajangan, Bantul menuturkan ,”persoalan lingkungan yang saat ini muncul yaitu masalah limbah pabrik. Di wilayah Guwosari ada beberapa pabrik yang beroperasi dan kini mengakibatkan masalah limbah. Selain itu, kekhawatiran warga jika akan dibangunnya kampus di wilayah Desa Guwosari adalah adanya krisis air. Hal tersebut dikarenakan aka nada rencana pembangunan beberapa kampus di wilayah kami dan akan berada di satu satunya mata air di wilayah lokasi pembangunan.”

Selanjutnya menurut Idham Ibty dari PSKPPM menyampaikan bahwa forum tersebut sepakat akan membentuk Relawan Pemantauan Masyarakat (RPM) untuk memonitor kebijakan – kebijakan dan pelayanan publik yang tengah bergulir dimasyarakat.. Selain itu, forum lokalatih juga merekomendasikan untuk melibatkan masyarakat dalam penataan tata ruang dan wilayah desa dalam berbagai kegiatan pembangunan. Untuk memecahkan persoalan yang ada perlu dilakukan dialog antar pihak stakeholder agar menemukan jalan keluarnya. 

Pembedah Buku : Rena Juwita Sari, S.Pd.,M.Sc

Mulai Pukul 13.00 WIB – Selesai

SKK Migas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menggantikan BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan inkonstitusional. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, pembentukan lembaga ini hanya bersifat sementara untuk selanjutnya akan dibentuk lembaga pengganti berbentuk BUMN.

Masalah tata kelola migas seperti kontrak wilayah kerja migas, insentif, cost recovery, dan status kelembagaan SKK migas yang sesuai dengan amanat keputusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi kendala di sepanjang tahun 2016 yang lalu bagi Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas). Ada beberapa pilihan transformasi kelembagaan SKK migas yang mengemuka dari pihak pemerintah dan DPR yaitu dilebur dengan pertamina atau dijadikan BUMN Khusus. Akan tetapi hingga sekarang wacana perubahan status kelembagaan SKK Migas masih menjadi perdebatan.

Pemerintah melalui kementerian ESDM telah mengajukan usulan perubahan SKK migas menjadi BUMNK dalam pembahasan RUU migas bersama DPR. Pemerintah akan  memberi izin kepada BUMN dan kepada BUMN Khusus untuk  melaksanakan kegiatan pengusahaan migas. BUMN yaitu Pertamina mengusahakan wilayah kerja migasnya sendiri. Sementara, BUMNK mengusahakan wilayah kerja KKKS, baik menggunakan kontrak bagi hasil maupun kontrak skema gross split. Aset migas di Indonesia akan tetap dikelola oleh BUMNK dengan perspektif bisnis seperti korporasi dan diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan kontraktor. Akan tetapi, pengelolaan BUMNK tetap berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM. BUMNK nantinya akan tunduk pada UU Migas dan UU perseroan BUMN.

Anggota DPR komisi VII Inas dalam keterangannya kepada katadata berpendapat bahwa keberadaan SKK Migas saat ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi dalam pengelolaan migas nasional. Bahkan, jika dijadikan BUMN Khusus pun bisnisnya malah akan berbenturan dengan PT Pertamina. Akan lebih baik jika  SKK Migas dilebur dengan Pertamina. Sehingga peran regulasi akan kembali dipegang Pertamina, seperti sebelum adanya UU Migas no 22 tahun 2001.

Sejalan dengan pendapat Inas, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pernah mengungkapkan keinginannya agar dapat memanfaatkan aset cadangan migas yang dikelola SKK Migas. Dengan menguasai aset tersebut, Pertamina dapat meningkatkan kemampuan pendanaannya sehingga lebih memudahkan dalam mencari pinjaman untuk membiayai modal investasi terutama di sektor hulu migas. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kedaulatan dan kemandirian energi.

Apabila SKK migas dilebur dengan pertamina, ini mengingatkan kita kembali pada peran pertamina dalam UU no 8 tahun 1971. Saat itu berlaku sistem dua kaki, dimana pertamina bertindak sebagai badan usaha sekaligus pembuat aturan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan minyak lain. Apabila fungsi regulasi dan pengawasan bergabung dalam suatu badan usaha maka hal ini dapat menimbulkan monopoli usaha yang justru akan mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di migas Indonesia. Padahal seperti yang telah kita ketahui wilayah kerja eksplorasi di Indonesia memasuki era ….., sehingga untuk mengurangi resiko, pemerintah perlu bekerjasama dengan investor asing. Oleh karena itu, Pertamina harus terus menjadi lembaga yang tanpa memiliki fungsi regulasi dan fungsi pengawasan di sektor migas. Pelimpahan aset SKK migas pada pertamina yang digunakan sebagai modal pinjaman hutang dan modal investasi pada industri hulu migas malah akan beresiko tinggi bila eksplorasi tidak berhasil atau harga minyak merosot seperti pada awal tahun 2016 yang sempat menyentuh angka 26 US$/ barrel. Di sisi lain, transformasi SKK migas menjadi BUMNK selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pembagian perannya dengan PT Pertamina.

SKK migas sebagai lembaga dengan fungsi regulasi dan pengawasan sebaiknya berdiri sendiri dan tidak berada dibawah badan usaha pemerintah. SKK migas hanya perlu di berikan landasan hukum yang kuat.

Apapun keputusan bentuk kelembagaan SKK Migas nantinya, harapannya, pilihan itu haruslah sesuai dengan amanat UUD pasal 33 dan putusan MK serta dilandasi sejumlah konsep dan aturan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha industri migas sehingga menarik minat mereka untuk berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. (D.S)