Archive for year: 2016 (Page 5)

Dalam Rangka memperingati Dies Natalis yang ke -5 HMTM (Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, pada hari Selasa, 27 September 2016, mengadakan Seminar Nasional dengan tema Lubricant and Lubrications Technology for Energy Industry (Oil and Gas Industry) dengan pembicara Bapak Sigit Pranowo selaku Vice Director Sales and Marketing Pertamina Lubricant dan Bapak Edward Bot sebagai moderator. Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta, diantara nya Dosen-dosen UP45, Pimpinan Yayasan serta Mahasiswa dalam dan luar UP45.

Di awal seminar beliau mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak perusahaan pelumas yang bermain di pasar. Bahkan beberapa diantaranya merupakan perusahaan multinasional, seperti: Shell, ExxonMobil, BP, dan Caltex. Walaupun pasar pelumas di Indonesia sudah dibuka sejak tahun 2001, namun Pertamina tetap mendominasi bisnis pelumas di Indonesia. Pertamina Lubricant adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Manufactur dan Pemasaran dibawah PT. Pertamina Persero. Visi dari Pertamina Lubricant adalah Menjadi partner solusi Pelumasan terbaik ,dan misi nya adalah Memasarkan produk pelumas dan base oil di pasar dalam negeri secara selektif di pasar Internasional, utamanya ASEAN, melalui penciptaan nilai tambah pada konsumen dan perusahaan. Produk dari Pertamina Lubricant antara lain: Fastron, Enduro dan banyak lagi lainnya. Beliau mengatakan bahwa saat ini Pertamina sudah menguasai 59% market pelumas di Indonesia dan telah mengakusisi 74% saham Perusahaan Amaco di Thailand.

Awalnya, Pertamina Lubricant berada di bawah Pertamina induk dan pada tahun 2001 menjadi unit bisnis Pertamina yang fokus pada industri pelumas. Baru pada tahun 2013 Pertamina Lubricant menjadi anak perusahaan Pertamina Induk. Sebelum tahun 2001, Pertamina memonopoli pelumas yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya UU Migas  No. 22 Tahun 2001, bisnis pelumas di Indonesia terbuka bagi perusahaan swasta seperti Shell, Castrol, Top One, dan sebagainya. Visi Pertamina, “Menjadi Perusahaan Pelumas Kelas Dunia”.  Saat ini Pertamina terus mengembangkan perusahaannya, paling tidak Pertamina menjadi pemimpin No. 1 di dalam negeri. Saat ini Pertamina Lubricant menguasai 59% pasar domestik. Berbeda dengan Petronas yang menguasai 35% pasar domestic di dalam negeri Malaysia. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pertamina Lubricant sebab biasanya perusahaan pelumas di negaranya sendiri hanya menguasai tidak lebih dari 40% pasar domestic.

Pertamina terus berusaha menjadi perusahaan pelumas kelas dunia, paling tidak 15 besar. Saat ini salah satu pelumas yang berada di posisi 5 besar adalah Shell dan Castrol. Berbagai pengujian terus dilakukan untuk meraih posisi tersebut. Kunci dari pelumas ini adalah formula untuk menyesuaikan dengan kecocokan mesin. Saat ini balai penguji oli Indonesia berada di BPPT dan SKK Migas. Pada tahun 2020, Pertamina menargetkan harus mampu menaikkan 50% produksi oli. Hal ini didukung dengan kegiatan industri terutama di Indonesia bagian tengah dan timur pada industri-industri tambang, kayu dan perusahaan listrik. Dalam hal bisnis, Pertamina Lubricant didukung oleh Pertamina Induk dari hulu hingga ke hilir. Saat ini Oli Pertamina Lubricant telah diekspor ke 14 negara, diantaranya Afrika Selatan, Nigeria, dan Yaman.

Harga minyak dan Ekonomi bagaikan keping mata uang. Jika harga minyak turun maka dapat dipastikan ekonomi sedang lesu, sebaliknya jika harga minyak naik maka ekonomi juga sedang naik.  Bagi Pertamina Lubricant yang fokus pada oli/pelumas dan jaringan pasar sangat penting. Indonesia merupakan pasar yang menarik dalam industri oil dan saat ini pertarungan oli gencar berada di outlet bengkel. Pertamina Lubricant bersaing ketat dengan beberapa perusahaan oli untuk melakukan branding di beberapa outlet-outlet bengkel yang ada di Indonsia khususnya. Selain itu, langkah Pertamina Lubricant untuk memasarkan produknya juga melalui program ”Goes To Campus”, yang di dalamnya mereka menggandeng mahasiswa untuk memakai produk dalam negeri yang dikemas dengan acara yang bagus dan fun . Semoga ke depannya acara Goes To Campus Pertamina Lubricant bisa mengikutsertakan kampus UP45 , sehingga semakin banyak mahasiswa serta civitas agar lebih mencintai dan menggunakan produk oli dalam negeri. (F/D/R)

Tantangan persaingan dalam pencapaian pertumbuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat setiap saat. Faktor daya saing menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.

Pemanfaatan kawasan strategis yang mengedepankan keterpaduan pembangunan berdasarkan sinergitas peran dan fungsi para pelaku di daerah menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, bagaiman membangun dan membina kerja sama di antara para pihak di sebuah kawasan pembangunan untuk mengelola ego- sektoral dan lokal perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini terungkap dalam diskusi yang dikemas melalui workshop bertajuk Perencanaan Kawasan Berbasis Kerja Sama Daerah/Antardaerah oleh Universitas Proklamasi 45 (UP 45) dan LEKAD pada tanggal 16 September 2016 di Yogyakarta. Workshop yang dibuka oleh Asisten Rektor, Ir. Bambang Irjanto MBA tersebut juga menghadirkan Dr. Restyarto Efiawan yang menyampaikan pengalamannya sebagai Regional Manager pertama di Indonesia dalam wilayah kerja sama antardaerah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan berbagai pengalaman dari wilayah lainnya di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan beberapa tools inovatif perencanaan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan pembangunan di daerah. Universitas Proklamasi 45 yang juga dikenal sebagai University of Petroleum di Indonesia senantias melakukan upaya terobosan dalam rangka peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantarnya adalah agar UP 45 dan LEKAD dapat merapatkan barisan untuk melakukan penguatan kapasitas SDM di daerah agar mampu mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. SUMBER

EMGI UP45 (Energi Management and Governance Institute) Rabu, 14 September 2016, mengadakan kegiatan Bedah Buku Energi dan Migas yang dihadiri dosen-dosen muda UP45. Ini merupakan kegiatan rutin dari devisi EMGI yang diadakan setiap minggu dan diwajibkan bagi seluruh dosen-dosen muda untuk ikut serta dan membedah buku Energi dan Migas sesuai yang sudah ditetapkan.

Pembedah buku pada kesempatan kali ini adalah Bapak Wahyu Suroatmodjo, M.IP. dan Ibu Lucia Setyaningtyas, SH., M.Kn. Judul buku yang dibedah kali ini adalah Migas (Politik, Hukum, Industri). Penulis buku ini adalah Bapak Suyitno Patmosukismo. Beliau merupakan penemu ladang minyak pertama terbesar pertamina di Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia mengacu pada UUD 1945 pasal 33 dan UU yang berlaku. Hukum bersumber dari undang-undang yang telah ada baik itu tentang eksplorasi maupun eksploitasi. Terkait migas, hukum berbicara pada objek materialnya. Hal itu terjadi karena seringkali hukum diperangaruhi oleh politik. Politik merupakan segala kebijakan yang dibuat untuk mengelola migas. Adanya berbagai UU yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sumberdaya alam menyebabkan berbagai persepsi dan ada yang bersifat liberal.

Buku ini mengkritik adanya liberalisasi dalam undang undang migas. Migas ditujukan untuk kesejahteraan Negara. Hal ini tertuang dalam UU No. 22/2001 tentang pertambangan minyak dan  dan gas bumi. Dalam UU ini, kegiatan pengusahaan migas dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Selanjutnya kegiatan di hulu dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, sedangkan kegiatan di hilir dilaksanakan oleh perusahaan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa kegiatan hulu migas dapat dilakukan oleh perusahaan internasional secara luas. Agar fungsi pemerintah lebih efektif dan efisien maka BP Migas diubah menjadi SKK Migas.

Menurut Wahyu, buku ini memberikan solusi agar tidak terjadi keberpihakan kepada perusahaan migas yang diberi nama politik jalan tengah yang mengharuskan adanya undang-undang migas yang baru. Ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para dosen muda UP45 terkait buku Migas ini, salah satunya dari Randi yang menanyakan sudah sampai sejauh mana revisi judicial review terkait UU Migas yang baru dan ada tidak UU yang tumpang tindih?, Wahyu menanggapi bahwa “pada kenyataannya judicial review telah dilakukan pada tahun 2003”. Pembuatan judicial review ini tidaklah mudah karena harus mensejahterakan masyarakat. Seringkali dalam judicial review ini melihat siapa yang berkepentingan sehingga belum selesai hingga saat ini. Energi politik yang begitu besar mampu mengalahkan hukum yang mengelola migas di Indonesia, lanjutnya.

“Mengapa setiap berganti presiden selalu berganti kebijakan padahal kebijakan (migas) yang sebelumnya belum terlihat hasilnya dan bagaimana idealnya?” Merupakan pertanyaan dari Melda Ariyanti. Pada kenyataannya, saat ini presiden tidak pernah merubah kebijakan yang ada. Presiden hanya menjalankan amanat konstitusional yang telah ada. Yang berbeda hanya cara pelaksanaannya atau penyampaiannya saja. (FAG)

Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) seiring terpuruknya harga minyak dunia. Sejumlah hambatan akan ditebas guna menggairahkan kembali sektor hulu migas. Salah satunya merevisi pungutan pajak migas yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Kita sedang kerjakan, revisi ini untuk memudahkan orang berinvestasi di Indonesia dan memudahkan investor bekerja. Kalau belum apa-apa sudah dipajaki mana investor mau," ujar Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Panjaitan dalam Forum Ketahanan Energi Nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/9/2016) Menurutnya pungutan pajak yang diatur dalam beleid tersebut menghambat investasi di sektor hulu migas di tengah rendahnya harga minyak dunia. Padahal, saat ini setiap negara sedang berlomba-lomba menarik investor untuk menanamkan modalnya termasuk di sektor hulu migas.
 

Sebab itu Kementerian ESDM mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kemudahan berupa insentif baik dari segi fiskal, perpajakan maupun kemudahan lainnya. "Saya harus bicara sekarang sama Bu Sri Mulyani kalau mau dampak berganda pemerintah harus kurangi pajaknya atau hanya mau ambil duit dari situ saja," kata Luhut.

Dia menjelaskan bahwa multiplier effect yang ditimbulkan dapat memangkas harga gas di hulu, sehingga di hilir dapat lebih murah dan berdaya saing. Berdasarkan skenario penurunan harga gas di hulu, kata Luhut akan diturunkan pada kisaran harga USD4-6 per juta british thermal unit (MMBTU), sehingga akan terlihat dampak penerimaan pajak yang ditimbulkan dari penurunan harga gas tersebut."Sektor industri sedang mengkaji dampak berganda yang ditimbukan,” jelasnya.
 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja mengakui, perbaikan aturan-aturan yang ada menjadi kunci untuk menambah daya tarik sektor migas dalam negeri. Dia mengatakan, pajak yang dikenakan di masa eksplorasi memang memberatkan, karena industri belum menghasilkan dan bahkan berpotensi kehilangan uang.

"Tapi kalau di masa produksi, pajak itu normal. Ada pajak badan, pajak penghasilan dan sebagainya. Makanya PP No 79/2010 kita usulkan untuk direvisi supaya atraktif di hulu," tuturnya.
Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Assotiation/IPA) sebelumnya mengusulkan perbaikan terkait pungutan pajak sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam PP No 79/2010. Pasalnya asosiasi beranggapan aturan tersebut telah mengubah tata cara perpajakan dan cost recovery dari operasi migas yang berdampak pada menurunnya investasi migas di Indonesia.

Tidak hanya itu, asosiasi juga keberatan dengan aturan pajak lainnya di antaranya berkaitan dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi di lepas pantai dan aturan pajak lainnya yang dinilai membebani kontraktor. Industri migas beralasan, migas adalah asset negara, sehingga segala pajak atas produksi migas seharusnya ditanggung negara dan tidak di bebankan kepada kontraktor. Terlebih, industri telah menanggung risiko tinggi dalam melaksanakan operasi kegiatan hulu migas. Industri migas juga membutuhkan modal besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga membutuhkan arahan dan kepastian hukum jelas.

Pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto beranggapan redahnya harga minyak dunia berdampak langsung terhadap investasi hulu migas. Namun di luar itu, rendahnya investasi juga dipengaruhi faktor penerapan pajak industri hulu migas. Sebab itu, revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak segera direvisi untuk mendongkrak investasi di sektor ini. "Karena, sepanjang sistem kontrak menggunakan kontrak bagi hasil antara kontraktor dan SKK Migas, maka kontraktor akan menjadi subjek pajak secara langsung. Hal itu sebagai penyebab rendahnya minat investor," kata dia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, realisasi investasi hulu migas semester I/2016 hanya sebesar USD5,65 miliar, lebih rendah cari capaian semester I/2015 sebesar USD5,65 miliar. Dari jumlah itu, investasi untuk penemuan cadangan migas baru hanya sebesar USD367 juta. Rendahnya investasi dipastikan berdampak pada penurunan penemuan cadangan migas baru. (izz)

Sumber