Kesan-Kesan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/no02Nu3G0Ps" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bedah Buku EMGI “Party’s Over : Oil, War, and The Fate of Industrial Societies”

Rabu, 13 Oktober 2016, EMGI UP45 mengadakan acara bedah buku dengan judul Party’s Over: Oil, War, and The Fate of Industrial Societies. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan. Buku ini dibedah oleh Bapak Andri Azis Putra, Lc., M.Phil. Beliau adalah seorang dosen di Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Buku ini adalah karangan Richard Heinberg, seorang pendidik dan pernah mendapatkan penghargaan di bidang energi.

“Buku ini menjelaskan bahwa masyarakat industri modern sangat tergantung pada bahan bakar fosil, penipisan bahan bakar fosil tidak bisa dihindari, dan mereka sangat rentan terhadap pengurangan energi yang tersedia. Hal ini mengakibatkan puncak dari konsumsi minyak yang berlebihan sudah sangat dekat, dan AS memainkan peran utama dalam kebijakan luar negeri, terorisme, perang, dan geopolitik”, kata Andri. Indonesia merupakan salah satu negara yang boros dalam konsumsi minyak”, ungkapnya.

Beliau menyebutkan bahan bakar fosil sangat penting dalam sejarah peradaban industri dan kapitalisme. Banyak ahli geologi dan penelitian energi percaya bahwa produksi minyak secara global berada di ambang puncak. Sumber energi alternatif kemudian dibahas untuk melihat apakah mereka dapat menyediakan kekurangan energi dari bahan bakar fosil. Diakhir bukunya, Heiberg menawarkan saran praktis untuk pembaca tentang bagaimana menanggapi akhir era minyak murah kata Andri. (FAG)

Sigit Pranowo Hadiri Seminar Nasional Oil and Gas Industry HMTM UP45

Dalam Rangka memperingati Dies Natalis yang ke -5 HMTM (Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, pada hari Selasa, 27 September 2016, mengadakan Seminar Nasional dengan tema Lubricant and Lubrications Technology for Energy Industry (Oil and Gas Industry) dengan pembicara Bapak Sigit Pranowo selaku Vice Director Sales and Marketing Pertamina Lubricant dan Bapak Edward Bot sebagai moderator. Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta, diantara nya Dosen-dosen UP45, Pimpinan Yayasan serta Mahasiswa dalam dan luar UP45.

Di awal seminar beliau mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak perusahaan pelumas yang bermain di pasar. Bahkan beberapa diantaranya merupakan perusahaan multinasional, seperti: Shell, ExxonMobil, BP, dan Caltex. Walaupun pasar pelumas di Indonesia sudah dibuka sejak tahun 2001, namun Pertamina tetap mendominasi bisnis pelumas di Indonesia. Pertamina Lubricant adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Manufactur dan Pemasaran dibawah PT. Pertamina Persero. Visi dari Pertamina Lubricant adalah Menjadi partner solusi Pelumasan terbaik ,dan misi nya adalah Memasarkan produk pelumas dan base oil di pasar dalam negeri secara selektif di pasar Internasional, utamanya ASEAN, melalui penciptaan nilai tambah pada konsumen dan perusahaan. Produk dari Pertamina Lubricant antara lain: Fastron, Enduro dan banyak lagi lainnya. Beliau mengatakan bahwa saat ini Pertamina sudah menguasai 59% market pelumas di Indonesia dan telah mengakusisi 74% saham Perusahaan Amaco di Thailand.

Awalnya, Pertamina Lubricant berada di bawah Pertamina induk dan pada tahun 2001 menjadi unit bisnis Pertamina yang fokus pada industri pelumas. Baru pada tahun 2013 Pertamina Lubricant menjadi anak perusahaan Pertamina Induk. Sebelum tahun 2001, Pertamina memonopoli pelumas yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya UU Migas  No. 22 Tahun 2001, bisnis pelumas di Indonesia terbuka bagi perusahaan swasta seperti Shell, Castrol, Top One, dan sebagainya. Visi Pertamina, “Menjadi Perusahaan Pelumas Kelas Dunia”.  Saat ini Pertamina terus mengembangkan perusahaannya, paling tidak Pertamina menjadi pemimpin No. 1 di dalam negeri. Saat ini Pertamina Lubricant menguasai 59% pasar domestik. Berbeda dengan Petronas yang menguasai 35% pasar domestic di dalam negeri Malaysia. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pertamina Lubricant sebab biasanya perusahaan pelumas di negaranya sendiri hanya menguasai tidak lebih dari 40% pasar domestic.

Pertamina terus berusaha menjadi perusahaan pelumas kelas dunia, paling tidak 15 besar. Saat ini salah satu pelumas yang berada di posisi 5 besar adalah Shell dan Castrol. Berbagai pengujian terus dilakukan untuk meraih posisi tersebut. Kunci dari pelumas ini adalah formula untuk menyesuaikan dengan kecocokan mesin. Saat ini balai penguji oli Indonesia berada di BPPT dan SKK Migas. Pada tahun 2020, Pertamina menargetkan harus mampu menaikkan 50% produksi oli. Hal ini didukung dengan kegiatan industri terutama di Indonesia bagian tengah dan timur pada industri-industri tambang, kayu dan perusahaan listrik. Dalam hal bisnis, Pertamina Lubricant didukung oleh Pertamina Induk dari hulu hingga ke hilir. Saat ini Oli Pertamina Lubricant telah diekspor ke 14 negara, diantaranya Afrika Selatan, Nigeria, dan Yaman.

Harga minyak dan Ekonomi bagaikan keping mata uang. Jika harga minyak turun maka dapat dipastikan ekonomi sedang lesu, sebaliknya jika harga minyak naik maka ekonomi juga sedang naik.  Bagi Pertamina Lubricant yang fokus pada oli/pelumas dan jaringan pasar sangat penting. Indonesia merupakan pasar yang menarik dalam industri oil dan saat ini pertarungan oli gencar berada di outlet bengkel. Pertamina Lubricant bersaing ketat dengan beberapa perusahaan oli untuk melakukan branding di beberapa outlet-outlet bengkel yang ada di Indonsia khususnya. Selain itu, langkah Pertamina Lubricant untuk memasarkan produknya juga melalui program ”Goes To Campus”, yang di dalamnya mereka menggandeng mahasiswa untuk memakai produk dalam negeri yang dikemas dengan acara yang bagus dan fun . Semoga ke depannya acara Goes To Campus Pertamina Lubricant bisa mengikutsertakan kampus UP45 , sehingga semakin banyak mahasiswa serta civitas agar lebih mencintai dan menggunakan produk oli dalam negeri. (F/D/R)

Universitas Proklamasi 45 Tawari MAN 1 Ambon Kerja Sama

Pihak Universitas Proklamasi (UP) 45, Yogyakarta  kemarin menyambangi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Ambon. Dalam kunjungan  tersebut, UP 45 melalui perwakilannya  menawarkan program kerja sama dengan MAN 1 Ambon dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga program  peningkatan  sarana prasaran penunjang pendidikan melalui program,”Madrasah Sahabat Binaan”.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut juga dilakukan seleksi terhadap 188 siswa MAN 1 Ambon  sebagai penerima beasiswa dari program beasiswa yang ditawarkan UP 45 Yogyakarta. Beasiswa ini nantinya diberikan kepada  mereka yang terpilih untuk melanjutkan  pendidikan  pada perguruan tinggi di UP 45 Yoyakarta  hingga memperoleh gelar sarjana (S1).

Dalam presentasinya, perwakilan UP 45 Yogyakarta,  Faisal Aco, M.IP dan S. Falo, M.Sc menyampaikan dipilihnya MAN 1 Ambon  sebagai salah satu sekolah   untuk mendapatkan tawaran kerja sama itu berdasarkan  informasi  alumin MAN 1 Ambon, Nirwan Hardiansyah  yang saat ini tengah menempuh pendidikan pada Universitas Proklamasi 45.

Untuk diketahui, terdapat 5 fakultas di UP 45 Yogyakarta yakni, Ekonomi, Hukum, Fisipol, Psikologi, dan Teknik dengan program studi pilihan sebanyak delapan program studi. SUMBER

Universitas Proklamasi 45 Gelar Workshop Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tantangan persaingan dalam pencapaian pertumbuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat setiap saat. Faktor daya saing menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.

Pemanfaatan kawasan strategis yang mengedepankan keterpaduan pembangunan berdasarkan sinergitas peran dan fungsi para pelaku di daerah menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, bagaiman membangun dan membina kerja sama di antara para pihak di sebuah kawasan pembangunan untuk mengelola ego- sektoral dan lokal perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini terungkap dalam diskusi yang dikemas melalui workshop bertajuk Perencanaan Kawasan Berbasis Kerja Sama Daerah/Antardaerah oleh Universitas Proklamasi 45 (UP 45) dan LEKAD pada tanggal 16 September 2016 di Yogyakarta. Workshop yang dibuka oleh Asisten Rektor, Ir. Bambang Irjanto MBA tersebut juga menghadirkan Dr. Restyarto Efiawan yang menyampaikan pengalamannya sebagai Regional Manager pertama di Indonesia dalam wilayah kerja sama antardaerah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan berbagai pengalaman dari wilayah lainnya di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan beberapa tools inovatif perencanaan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan pembangunan di daerah. Universitas Proklamasi 45 yang juga dikenal sebagai University of Petroleum di Indonesia senantias melakukan upaya terobosan dalam rangka peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantarnya adalah agar UP 45 dan LEKAD dapat merapatkan barisan untuk melakukan penguatan kapasitas SDM di daerah agar mampu mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. SUMBER

Diskusi EMGI, Melanjutkan Studi ke Jepang Melalui Grant Research

Kamis, 15 September 2016 EMGI UP45 Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama antara para dosen UP45 dengan Ibu Dr. Ami Mizuno. Beliau adalah asisten rektor bidang III yang mengurusi kerjasama UP45 dengan Institusi yang ada di Jepang. Pada kesempatan ini beliau memaparkan beasiswa dan Grant Research yang ada di Jepang yang dapat diajukan oleh dosen-dosen UP45. Ada berbagai jenis beasiswa yang diberikan pemerintah Jepang salah satunya Beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dapat diakses melalui internet.

Saat ini tersedia buat lulusan SLTA, S1, dan S2.  Ada dua jalur yang dapat ditempuh, pertama apply beasiswa dahulu sebelum melakukan study (misalnya masih di Indonesia atau masih diluar negeri) dan jalur kedua melanjutkan study terlebih dahulu di Jepang baru kemudian melakukan apply beasiswa. Beasiswa ini mencakup tiket pesawat, tersedianya tempat tinggal atau apartemen dengan biaya hidup, dan biaya kuliah.

            Ami Mizuno juga memaparkan bahwa selain beasiswa diatas ada juga beasiswa swasta HITACHI, beasiswa ini memberikan dana yang cukup besar untuk biaya hidup dan sudah termasuk uang kuliah. “Biaya kuliah dan biaya hidup cukup mahal di Jepang karena itu jangan dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan study, kita dapat mengajukan keringanan biaya ke pemerintah jepang atau ke universitas tujuan”, lanjutya.

            Pemerintah Jepang juga memberikan dana untuk penelitian yang dilakukan. Ada beberapa jenis penelitian salah satunya Research Fellowship for Young Scientist, Cara melakukan penelitiannya adalah dengan menghubungi salah satu profesor yang ada di Jepang yang memiliki bidang keilmuan atau penelitian yang serupa dengan orang yang mengajukan dan Sumitomo Foundation, yang merupakan penelitian perbandingan kasus kasus di Indonesia dan Jepang.

            Ada beberapa kiat yang disampaikan Ami Mizuno agar dapat diterima di kampus-kampus Jepang dan lulus dalam proyek penelitian yang ada di Jepang:

  1. Semangat, tanpa semangat yang ada segala tujuan kita tidak mungkin tercapai.
  2. Keluar dari zona nyaman, bangunlah jiwa petualang agar kita dapat segera beradaptasi dengan perbedaan dan perubahan yang ada
  3. Kerucutkan minat, memilih kampus harus disesuaikan dengan minat kita karena di beberapa kampus di Jepang ada yang fokus pada bidang tertentu
  4. Cari professor yang akan memberikan rekomendasi
  5. Cari jenis beasiswanya, pemberi beasiswa di Jepang sangat selektif menilai proposal yang diajukan. Sebagai calon penerima beasiswa harus jeli melihat proposal penelitian seperti apa yang diinginkan si pemberi beasiswa
  6. Jangan pernah takut akan masalah bahasa yang berbeda karena 90% yang menentukan adalah body language

Banyak keuntungan yang didapat dari Grant Research ini seperti ilmu pengetahuan, wawasan, teman (jaringan) dan jalan-jalan yang bermanfaat. (FAG)

Mengenal Politik, Hukum dan Industri Migas Melalui Kegiatan Bedah Buku EMGI

EMGI UP45 (Energi Management and Governance Institute) Rabu, 14 September 2016, mengadakan kegiatan Bedah Buku Energi dan Migas yang dihadiri dosen-dosen muda UP45. Ini merupakan kegiatan rutin dari devisi EMGI yang diadakan setiap minggu dan diwajibkan bagi seluruh dosen-dosen muda untuk ikut serta dan membedah buku Energi dan Migas sesuai yang sudah ditetapkan.

Pembedah buku pada kesempatan kali ini adalah Bapak Wahyu Suroatmodjo, M.IP. dan Ibu Lucia Setyaningtyas, SH., M.Kn. Judul buku yang dibedah kali ini adalah Migas (Politik, Hukum, Industri). Penulis buku ini adalah Bapak Suyitno Patmosukismo. Beliau merupakan penemu ladang minyak pertama terbesar pertamina di Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia mengacu pada UUD 1945 pasal 33 dan UU yang berlaku. Hukum bersumber dari undang-undang yang telah ada baik itu tentang eksplorasi maupun eksploitasi. Terkait migas, hukum berbicara pada objek materialnya. Hal itu terjadi karena seringkali hukum diperangaruhi oleh politik. Politik merupakan segala kebijakan yang dibuat untuk mengelola migas. Adanya berbagai UU yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sumberdaya alam menyebabkan berbagai persepsi dan ada yang bersifat liberal.

Buku ini mengkritik adanya liberalisasi dalam undang undang migas. Migas ditujukan untuk kesejahteraan Negara. Hal ini tertuang dalam UU No. 22/2001 tentang pertambangan minyak dan  dan gas bumi. Dalam UU ini, kegiatan pengusahaan migas dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Selanjutnya kegiatan di hulu dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, sedangkan kegiatan di hilir dilaksanakan oleh perusahaan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa kegiatan hulu migas dapat dilakukan oleh perusahaan internasional secara luas. Agar fungsi pemerintah lebih efektif dan efisien maka BP Migas diubah menjadi SKK Migas.

Menurut Wahyu, buku ini memberikan solusi agar tidak terjadi keberpihakan kepada perusahaan migas yang diberi nama politik jalan tengah yang mengharuskan adanya undang-undang migas yang baru. Ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para dosen muda UP45 terkait buku Migas ini, salah satunya dari Randi yang menanyakan sudah sampai sejauh mana revisi judicial review terkait UU Migas yang baru dan ada tidak UU yang tumpang tindih?, Wahyu menanggapi bahwa “pada kenyataannya judicial review telah dilakukan pada tahun 2003”. Pembuatan judicial review ini tidaklah mudah karena harus mensejahterakan masyarakat. Seringkali dalam judicial review ini melihat siapa yang berkepentingan sehingga belum selesai hingga saat ini. Energi politik yang begitu besar mampu mengalahkan hukum yang mengelola migas di Indonesia, lanjutnya.

“Mengapa setiap berganti presiden selalu berganti kebijakan padahal kebijakan (migas) yang sebelumnya belum terlihat hasilnya dan bagaimana idealnya?” Merupakan pertanyaan dari Melda Ariyanti. Pada kenyataannya, saat ini presiden tidak pernah merubah kebijakan yang ada. Presiden hanya menjalankan amanat konstitusional yang telah ada. Yang berbeda hanya cara pelaksanaannya atau penyampaiannya saja. (FAG)

Pemerintah Genjot Percepatan Eksplorasi Migas Nasional

Forum Group Discussion (FGD) bersama pemerintah, DPR RI, serta akademisi mendukung riset nasional untuk percepatan realisasi eksplorasi minyak dan gas (migas) nasional. Penggagas FGD Konsorsium Riset Migas Kelautan yang juga Pengurus Dewan Energi Nasional, Andang Bachtiar mengklaim tujuan FGD untuk menghimpun langkah nyata dalam rangka mempercepat temuan baru dan masukan yang konstruktif mengenai percepatan eksplorasi migas nasional.

Lebih lanjut dia menerangkan terbentuknya konsorsium ini dengan cepat mendefinisikan rencana kerja dan rencana program serta pilot project yang dijadikan referensi eksplorasi yang bakal dicantumkan dalam program migas nasional. “Bahwa status cekungan migas Indonesia saat ini 70% berada di laut dan masih ada 33% area cekungan di laut itu yang tidak ada datanya sama sekali. Meskipun demikian bukan berarti di 67% area cekungan laut yang sudah ada data seismiknya aman, masih banyak PR yang harus dievaluasi,” kata Andang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Rabu (7/9/2016).

Dia berharap dengan adanya konsorsium ini temuan cadangan migas terutama di daerah offshore (lepas pantai) akan dipercepat melalui sinergi berbagai kapasitas nasional itu untuk melakukan riset dan eksplorasi laut. Penurunan produksi migas saat ini tidak hanya diakibatkan oleh penurunan aktif pemboran sebagai dampak penurunan harga minyak, namun juga oleh semakin tuanya lapangan migas yang ada. “Upaya peningkatan produksi migas tidak terlepas dari upaya penemuan cadangan migas. Cadangan terbukti Indonesia hanya 3,7 miliar barel, lebih rendah dibanding proven reserve Malaysia,” jelasnya.

Andang menambahkan untuk itu diperlukan akselerasi kegiatan penemuan cadangan guna mencapai target peningkatan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan eksplorasi mempunyai peran yang strategis. “Bagian barat Indonesia menjadi salah satu alternatif terobosan yang menarik,” jelasnya.

Salah satu pelaku industri migas nasional, Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk Budhi N Pangaribuan mengatakan suatu terobosan eksplorasi migas merupakan suatu keniscayaan dalam menyikapi berkurangnya lifting migas nasional dan minimnya temuan cadangan migas baru yang disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah semakin tuanya lapangan migas yang ada dan proses perizinan yang tidak sederhana. “Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan survei seismik laut, baik dari institusi pemerintah maupun swasta nasional. Masing-masing mempunyai kapabilitasnya dan siap untuk mendukung program konsorsium,” tegas Budhi. Sumber

Hambatan Investasi Hulu Migas Akan Ditebas

Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) seiring terpuruknya harga minyak dunia. Sejumlah hambatan akan ditebas guna menggairahkan kembali sektor hulu migas. Salah satunya merevisi pungutan pajak migas yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Kita sedang kerjakan, revisi ini untuk memudahkan orang berinvestasi di Indonesia dan memudahkan investor bekerja. Kalau belum apa-apa sudah dipajaki mana investor mau," ujar Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Panjaitan dalam Forum Ketahanan Energi Nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/9/2016) Menurutnya pungutan pajak yang diatur dalam beleid tersebut menghambat investasi di sektor hulu migas di tengah rendahnya harga minyak dunia. Padahal, saat ini setiap negara sedang berlomba-lomba menarik investor untuk menanamkan modalnya termasuk di sektor hulu migas.
 

Sebab itu Kementerian ESDM mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kemudahan berupa insentif baik dari segi fiskal, perpajakan maupun kemudahan lainnya. "Saya harus bicara sekarang sama Bu Sri Mulyani kalau mau dampak berganda pemerintah harus kurangi pajaknya atau hanya mau ambil duit dari situ saja," kata Luhut.

Dia menjelaskan bahwa multiplier effect yang ditimbulkan dapat memangkas harga gas di hulu, sehingga di hilir dapat lebih murah dan berdaya saing. Berdasarkan skenario penurunan harga gas di hulu, kata Luhut akan diturunkan pada kisaran harga USD4-6 per juta british thermal unit (MMBTU), sehingga akan terlihat dampak penerimaan pajak yang ditimbulkan dari penurunan harga gas tersebut."Sektor industri sedang mengkaji dampak berganda yang ditimbukan,” jelasnya.
 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja mengakui, perbaikan aturan-aturan yang ada menjadi kunci untuk menambah daya tarik sektor migas dalam negeri. Dia mengatakan, pajak yang dikenakan di masa eksplorasi memang memberatkan, karena industri belum menghasilkan dan bahkan berpotensi kehilangan uang.

"Tapi kalau di masa produksi, pajak itu normal. Ada pajak badan, pajak penghasilan dan sebagainya. Makanya PP No 79/2010 kita usulkan untuk direvisi supaya atraktif di hulu," tuturnya.
Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Assotiation/IPA) sebelumnya mengusulkan perbaikan terkait pungutan pajak sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam PP No 79/2010. Pasalnya asosiasi beranggapan aturan tersebut telah mengubah tata cara perpajakan dan cost recovery dari operasi migas yang berdampak pada menurunnya investasi migas di Indonesia.

Tidak hanya itu, asosiasi juga keberatan dengan aturan pajak lainnya di antaranya berkaitan dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi di lepas pantai dan aturan pajak lainnya yang dinilai membebani kontraktor. Industri migas beralasan, migas adalah asset negara, sehingga segala pajak atas produksi migas seharusnya ditanggung negara dan tidak di bebankan kepada kontraktor. Terlebih, industri telah menanggung risiko tinggi dalam melaksanakan operasi kegiatan hulu migas. Industri migas juga membutuhkan modal besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga membutuhkan arahan dan kepastian hukum jelas.

Pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto beranggapan redahnya harga minyak dunia berdampak langsung terhadap investasi hulu migas. Namun di luar itu, rendahnya investasi juga dipengaruhi faktor penerapan pajak industri hulu migas. Sebab itu, revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak segera direvisi untuk mendongkrak investasi di sektor ini. "Karena, sepanjang sistem kontrak menggunakan kontrak bagi hasil antara kontraktor dan SKK Migas, maka kontraktor akan menjadi subjek pajak secara langsung. Hal itu sebagai penyebab rendahnya minat investor," kata dia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, realisasi investasi hulu migas semester I/2016 hanya sebesar USD5,65 miliar, lebih rendah cari capaian semester I/2015 sebesar USD5,65 miliar. Dari jumlah itu, investasi untuk penemuan cadangan migas baru hanya sebesar USD367 juta. Rendahnya investasi dipastikan berdampak pada penurunan penemuan cadangan migas baru. (izz)

Sumber

Mendalami Ilmu Tentang Energi Gas di Indonesia Melalui Diskusi Singkat Bersama Pakar Energi Gas dari PGN

Universitas Proklamasi 45 pada Rabu, 7 September 2016 mendapatkan kunjungan dari SEO (Senior Executive Officer) Gas for Railways PGN (Perusahaan Gas Negara), Beliau adalah Bapak Ir. R. Arman Widhymarmanto., M.Sc. Maksud dan tujuan kedatangan Beliau ke UP45 ingin berbagi ilmu dan cerita seputar gas di Indonesia. Acara ini diadakan oleh Unit EMGI UP45 (Energi Management and Governance Institute) dan dihadiri oleh kurang lebih 25 Dosen dan MT.

Awal perjalanan PGN di tahun 1966 berada di bawah Kementerian PU dan masih mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Visi awal pemerintah adalah menggunakan energi gas. Untuk membangun satu jaringan pipa gas yang terintegrasi ke rumah tangga membutuhkan waktu yang lama, misalnya di sekitaran Jawa Barat saja membutuhkan waktu 20 tahun. Maka, saat terjadi gonjang ganjing masalah minyak, omset gas naik tetapi jika dilihat dari infrastruktur sudah ketinggalan. Bisnis migas merupakan bisnis infrastruktur dan termasuk dalam utility.

Secara umum, minyak dan gas dapat dijadikan satu saat berada di hulu tetapi ketika sudah di hilir akan sangat berbeda. Banyak hal yang harus diperhatikan terutama konsumen (pembelinya), hal ini menyangkut infrastruktur yang harus dibangun. Pembangunan infrastruktur (jargas) membutuhkan dana dan dukungan dari masyarakat karena orientasi dari pembangungan jargas adalah rumah tangga.  Selain untuk kebutuhan rumah tangga, gas juga digunakan untuk keperluan industri dan energi seperti listrik.

Banyak tanggapan serta pertanyaan yang diberikan oleh para Dosen dan MT UP45 yang ingin mengenal dan mempelajari lebih dalam industri gas di Indonesia, belajar dari apa yang telah disampaikan Bapak Arman, Pemerintah membutuhkan partner (anak bangsa) yang mengerti tentang bisnis gas agar tidak terjadi distorsi. (FAG/GS)