Rektor UP 45 & PKKEI Serahkan Amicus Curiae Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan ke PN Jakpus

Rektor Universitas Proklamasi 45 Jogjakarta, Bennedictus Renny See, mengatakan kebijakan PT Pertamina dalam mengadakan perjanjian jual beli (dengan Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL)) adalah guna mengantisipasi ketersedian Liquefied Natural Gas (LNG) untuk jangka panjang.

Yakni dalam rangka ketahanan dan bauran energi yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab PT Pertamina sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

“Dengan ditandatanganinya Sales Purchase Agreement (SPA) LNG 2015 antara PT Pertamina dengan Corpus Christi Liquefaction, LLC yang secara langsung mengubah dan menggantikan SPA LNG 2013 dan SPA LNG 2014, maka tanggung jawab Saudara Galaila Karen Kardinah selaku Direktur Utama PT Pertamina beralih kepada Dwi Soetjipto selaku Direktur Utama PT Pertamina periode 2014-2017. Dengan demikian apabila dalam perjalanannya, yaitu pada 2020 dan 2021 terjadi kerugian, maka sudah bukan menjadi tanggung jawab Saudara Galaila Karen Kardinah,” kata Benedictus di PN Jakpus, Senin (13/5/2024).

Benedictus menjelaskan, perhitungan adanya kerugian keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berubah-ubah angkanya merupakan indikasi bahwa apa yang disampaikan oleh BPK tentang angka kerugian PT Pertamina akibat adanya SPA LNG 2015 sebesar 113.389.186,60 dolar AS tidak akurat.

Sebab, proses SPA LNG 2015 adalah perjanjian jual dan pembelian jangka panjang selama 20 tahun hingga 2040 yang harganya akan selalu berubah tergantung kondisi pasar, geopolitik, bencana alam, pandemi, kondisi domestik dan lain-lain, bisa untung bisa rugi.

“Bahwa apa yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Saudara Karen Agustiawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKKEI, Syamsul Bachri, menilai kasus hukum terhadap Karen Agustiawan sangat rumit.

Karena memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup terkait pemahaman kebijakan atau penugasan pemerintah terkait aksi bisnis korporasi, tata-kelola BUMN, dan kelaziman bisnis LNG.

Karena itu, Syamsul berharap, majelis hakim memahami dengan benar kasus itu secara utuh.

Sehingga bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya bahwa Direksi pada era Karen Agustiawan sudah menjalankan perintah jabatan dalam upaya mewujudkan ketahanan energi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rektor UP 45 & PKKEI Serahkan Amicus Curiae Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan ke PN Jakpus, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/05/13/rektor-up-45-pkkei-serahkan-amicus-curiae-sidang-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-ke-pn-jakpus.
Penulis: Ilham Bintang Anugerah
Editor: Wahyu Aji

Berita terkait