Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
The University of Petroleum

Sinergitas BPHN dan Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

  07 September 2018

Bagikan postingan ini

Dalam rangka mensinergiskan dokumentasi jaringan dokumen dan informasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Sosialisasi kali ini melibatkan seluruh fakultas hukum di setiap universitas se Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah agar perguruan tinggi dapat bekerja sama dan mendukung guna suksesnya program penjaringan dokumentasi segala macam bentuk dokumen hukum.

JDIHN disajikan dalam bentuk website yang sudah dibuat oleh BPHN. Saat ini, lembaga-lembaga yang terhubung dan memiliki website yang bersinergi dengan JDIH adalah baru beberapa lembaga negara dan kementerian. Namun demikian, dokumen-dokumen yang dapat diakses melalui website JDIH hanyalah berupa produk hukum (dalam artian : hanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan). Padahal, dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa dokumen hukm yang dimaksud  dalam JDIH ini tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, melainkan juga berupa monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan perundang-undangan.

Mengingat banyaknya lingkup dokumen hukum yang dimaksud, maka tidak cukup hanya bersumber pada website lembaga negara/pemerintah dan kementerian saja. Hal ini karena dokumen-dokumen yang mereka miliki hanya terbatas. Oleh karena itu, agar tujuan dari penyimpanan yang secara lengkap dalam JDIH tersebut, maka BPHN membutuhkan peran dari perguruan tinggi. BPHN menilai perguruan tinggi memiliki dokumen-doukmen yang lengkap yang sesuai dengan apa yang dimaksud dokumen hukum dalam Pasal 1 angka (2) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Selain itu, dalam perpres tersebut juga, dijelaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan jaringan dokumen dan informasi hukum tersebut.

Acara ini diselenggarakan di Aula Kementerian Hukum  dan HAM DIY pada hari Selasa, 28 Agustus 2018, mulai pukul 08.00 hingga 12.30 WIB. Yang menjadi pembicara ada Bpk. Yasmon (dari BPHN), Ibu Monica (Kemenkumham DIY), dan Pak Anton (UGM). Selain Fakultas Hukum UP45, banyak fakultas dari perguruan tinggi lainnya yang juga ikut menghadiri acara tersebut. Ada Universitas Gajah Mada, Universitas Cokroaminoto, Universitas Janabadra, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Widya Mataram, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, dan fakultas hukum lainnya yang berada dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harapan dari adanya kegiatan ini, kedepan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia pada umumnya, dan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, akan bersinergi dalam mewujudkan penjaringan dokumen dan informasi hukum, sehingga dapat memudahkan siapa pun dan dari berbagai kalangan manapun dapat mengakses dokumen hukum dan informasi hukum secara lengkap, akuran, dan terpercaya.

agenda

13
Sep
18
PKKMB T.A 2018/2019
13 Sep 2018 - 15 Sep 2018
25
Sep
18
Short Course
25 Sep 2018 - 27 Sep 2018
10
Sep
18
Mulai perkuliahan semester ganjil 18/19
10 Sep 2018 - 03 Nov 2018
20
Ags
18
Pengisian KRS Semester Ganjil 18/19
20 Ags 2018 - 08 Sep 2018
01
Ags
18

pengumuman

Perpanjangan PMB Gelombang 3

17 Sep 2018 10:15:48 WIB

Informasi Konseling Karir CDC (2)

14 Ags 2018 11:05:43 WIB

Informasi Layanan Aktivasi Mahasiswa

07 Jun 2018 15:04:11 WIB

Informasi Konseling Karir CDC

16 Apr 2018 10:03:58 WIB

Pelatihan Mud Logging

10 Feb 2018 08:27:15 WIB