Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
The University of Petroleum

Mengurai Benang Kusut Energi Baru Terbarukan (bagian 1)

  12 Mar 2018 16:11:28 WIB

Berbicara energi baru terbarukan (EBT), sebenarnya bukan hal yang baru dikenal di Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, kita sudah mengenal biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar. Sejarah juga mencatat bahwa sumber energi panas bumi sudah dikembangkan hampir seabad lalu, dimana lima sumur eksplorasi berhasil dibor pada periode 1926-1929, salah satunya masih memproduksi uap panas kering sampai saat ini. Termasuk juga Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) yang sudah gagah berdiri di negeri ini sejak puluhan tahun lalu. Ini semua menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup lama mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan.

Akan tetapi, perkembangan EBT tersebut tidak seperti yang diharapkan sehingga saat ini kita tertinggal jauh dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya ketergantungan kepada sumber energi fosil, belum menariknya bisnis EBT, hingga regulasi-regulasi yang kurang mendukung pengembangan energi bersih tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perlu solusi komprehensif agar negeri ini tidak terus-menerus terpuruk di bidang energi.

Ada beberapa aspek yang perlu kita perbaiki  agar pengembangan EBT bisa berjalan dengan baik, minimal sesuai target Kebijakan Energi Nasional, yaitu 23 persen pada 2025. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, aspek regulasi. Harus diakui, cukup banyak regulasi yang selama ini menyulitkan pengembangan EBT di Indonesia. Misalnya, regulasi terkait harga jual pembangkit listrik berbasis EBT.

Beberapa tahun lalu muncul harapan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang pembelian listrik dari EBT. Di antaranya Permen No 27/2014 yang menjelaskan harga feed in tariff (FiT) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Biogas (PLTBg), serta Permen No 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa). Kedua beleid ini memberi harapan besar bagi pengembangan listrik dari sumber EBT dan bisa menarik investor untuk berinvestasi.

Akan tetapi, seiring pergantian menteri yang baru, muncul regulasi yang  bertolak belakang dengan aturan tersebut, yaitu Permen No12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini menjadi disinsentif bagi dunia investasi, yang secara makro seperti antiklimas dari keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan EBT.

Dalam aturan ini, ditetapkan harga pembelian tenaga listrik berbasis EBT maksimal sebesar 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan PLN setempat. Hal ini menuai protes dari pelaku usaha di sektor kelistrikan, terutama karena harganya yang tidak menarik. Bahkan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta Menteri ESDM merevisi Permen tersebut.

Adanya regulasi ini berakibat pada banyaknya pengembang EBT swasta yang menghentikan proyeknya karena tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah merevisi regulasi tersebut agar sejalan dengan semangat pencapaian Kebijakan Energi Nasional.

Kedua, Aspek  Investasi dan Pendanaan. Salah satu kendala utama pengembangan EBT di Indonesia adalah biaya. Besarnya biaya investasi tidak diimbangi dengan kemampuan anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Negara harus menarik sebanyak mungkin investor untuk masuk ke sektor ini.

Hal lain, besarnya risiko yang dihadapi membuat sektor EBT kurang dilirik investor. Pemerintah harus memutar otak agar bisnis EBT bisa lebih menarik, misalnya memberikan insentif berupa tax holiday maupun feed in tariff yang tinggi agar investor tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan.

Sebenarnya, ada beberapa solusi untuk mengatasi  masalah pembiayaan EBT. Salah satunya melalui dana Petroleum Fund yang sedang dibahas dalam RUU Migas di DPR. Konsep pengalokasian sebagian keuntungan migas untuk kegiatan infrastruktur seperti pembangunan EBT, sangatlah bagus dan realistis untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan migas saat ini bukan lagi menjadi andalan penerimaan negara. Meskipun begitu, nilainya cukup signifikan bagi pengembangan EBT. Sumber

 

agenda

21
Mei
18
Visitasi Prodi Ilmu Hukum
21 Mei 2018 - 23 Mei 2018
12
Mei
18
09
Mei
18
05
Mei
18
26
Apr
18
Energy Talk & Exhibition
26 Apr 2018 - 27 Apr 2018

pengumuman

Informasi Konseling Karir CDC

16 Apr 2018 10:03:58 WIB

Pelatihan Mud Logging

10 Feb 2018 08:27:15 WIB

Jadwal UAS Semester Ganjil TA. 2017/2018

15 Jan 2018 05:06:34 WIB

Info Pengisian Data Ditlitabmas

04 Jan 2018 09:14:39 WIB